Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fathan Subkhi/RMOL
Pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan utang luar negeri. Peringatan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fathan Subkhi menanggapi rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing atau global bond.
Menurutnya, utang memang kadang menjadi penyelamat atau bisa dijadikan solusi dalam jangka pendek. Tetapi, pemerintah harus mulai sadar bahwa porsi utang luar negeri Indonesia sudah menjadi yang paling tinggi di antara negara-negara Asia.
"Surat utang kita komposisi asing udah 46 persen loh, itu sangat membahayakan kita tertinggi se-Asia," tegasnya di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10).
Atas alasan itu, dia Menteri Keuangan, Sri Mulyani mencari terobosan menutup defisit anggaran. Salah satunya dengan menyeleksi lagi barang hasil belanja untuk meminimalisasi defisit finansial di tengah bayang-bayang resesi global.
Politisi PKB itu menyebut Kementerian Keuangan harus mengubah paradigma bahwa barang belanja harus berdasar kinerja dan manfaat. Bukan sekadar membeli tapi tidak tepat sasaran.
"Menteri Keuangan harus memeriksa lagi mana yang tidak efektif, mana yang outputnya tidak jelas kan gitu," ujar Fathan.
Empat hari setelah dilantik menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju, Menkeu Sri Mulyani mengumumkan rencana akan menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing atau global bond.
Langkah Sri Mulyani itu diambil karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 mengalami defisit sementara kebutuhan negara membengkak.
Sri Mulyani menyatakan rencana penerbitan surat utang disebabkan oleh defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 199,1 triliun atau 1,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Agustus 2019.
Defisit tersebut berasal dari belanja negara sebesar Rp 2.461,1 triliun, sementara pendapatan hanya sebesar Rp 1.189,3 triliun.
