Berita

Menteri KKP Edhy Prabowo/Panji Satria

Politik

Edhy Prabowo Ke Pengusaha Ikan: Saya Bukan Pejabat, Saya Pembantu Presiden

SENIN, 28 OKTOBER 2019 | 17:48 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Usai bertemu dengan nelayan dan anak buah kapal (ABK),  Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menemui para pengusaha alias bos-bos nelayan di Muara Baru, Jakarta Utara.

"Tadi saya sudah bertemu nelayan, sekrang saya bertemu dengan yang punyanya," ujar Edhy mengawali sambutannya pada Senin (28/10).

Edhy menegaskan, dirinya ditugaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melindungi sektor perikanan baik dari nelayan maupun perusahaan.


"Jadi kalau ada foto saya di spanduk, kecil saja. Foto Presiden dan Wakil Presiden yang harus lebih besar dari saya. Saya bukan pejabat, saya ini pembantu presiden," imbuhnya.

"Apa saja yang berurusan dengan sektor perikanan adalah tanggungjawab saya," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Edhy berjanji  tidak akan menghilangkan kebijakan yang sudah dikembangkan Menteri KKP sebelumnya yaitu Susi Pudjiastuti.

"Namun kebijakan yang kurang bagus kita tingkatkan. Kalau itu tidak bisa, ya kita tinggalkan saja untuk cari solusi lainnya," tegasnya.

Lebih lanjut politisi Gerindra ini menegaskan akan membantu para pengusaha ikan. Namun dengan catatan, para pengusaha harus wajib bayar pajak.

"Wajah saudara sekalian menunjukan optimisme. Saudara sekalian minta, pak kami butuh kemudahan. Oke, kami bisa bantu. Tapi bapak juga jangan bohongi kami. Anda dapat keuntungan ya bayar pajak, kalau Anda dapat kesulitan ya kita bantu," tutup Edhy.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya