Meski Masuk Kabinet, Gerindra Tetap Garang Kritik SMI Yang Doyan Ngutang

Sri Mulyani Indrawati (SMI) mengaku berencana akan menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing (valas) atau global bond yang ditawarkan ke investor asing. Penerbitan surat itu akan dilakukan dalam waktu dekat.

Sri Mulyani beralasan, rencana utang itu disebabkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 199,1 triliun atau 1,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Agustus 2019.

Partai Gerindra pun mengkritik keras terkait rencana Sri Mulyani. Gerindra melalui cuitan di akun resmi twitternya, menyebutkan bahwa rencana Sri Mulyani merupakan jalan pintas dan membuktikan bahwa tidak ada perbaikan ekonomi selama 5 tahun terakhir.

Apalagi dalam beberapa tahun ini, target dan penerimaan pajak selalu meleset.

"Selama ini pemerintah tidak berhasil melakukan diversifikasi sumber pemasukan dari sektor pajak, dan masih mengandalkan sumber-sumber lama dari sektor migas," demikian cuitan @Gerindra, Senin (28/10).

Gerindra menilai tidak ada hal baru dari kebijakan Menkeu Sri Mulyani. Surat Utang Negara (SUN) akan diterbitkan Sri Multani dalam dua valuta asing (dual-currency) berdenominasi USD dan Euro.

"Masing-masing sebesar 1 miliar Dolar AS untuk tenor 30 tahun dan 1 miliar Euro untuk tenor 12 tahun, yang berarti akan jatuh tempo pada 30 Oktober 2031 dan 30 Oktober 2049," demikian ulasan Gerindra.

Gerindra bahkan menyebut, bisa jadi bersinarnya nama Sri Mulyani di mata dunia internasonal karena memberi keuntungan bagi pemberi utang internasional.

"Mungkin hal ini juga yang membuat nama beliau bersinar di dunia utang internasional, mendapatkan banyak penghargaan. Mendapatkan penghargaan internasional karena ikut memberi andil keuntungan kepada pemberi utang?," tutup @Gerindra.

Partai Gerindra bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin. Sang Ketua Umum Prabowo Subianti mendapatkan jatah Menteri Petrtahanan dan Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo mengemban amanah sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.