Mencari sumber utang luar negeri sudah menjadi solusi terakhir bagi pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian saat terjadi defisit. Setidaknya hal itu disampaikan oleh Sekjen PAN, Eddy Soeparno merespons pemerintah untuk memberikan valas kepada investor asing.
"Memang tidak ada opsi untuk tidak menambah utang," ujar Eddy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/10).
Anggota DPR RI inu menyebut, defisit finansial terjadi lantaran pertumbuhan penerimaan pajak negara tidak sesuai harapan.
"Dari segi penerimaan pajak tidak seperti yang diharapkan relatif rendah, tanpa bisa diantisipasi bahwa defisit untuk pajak tahun ini sangat signifikan," jelasnya.
"Kalau enggak salah angkanya, pertumbuhan pajak itu cuma naik 0,2 persen per Agustus 2019," tukasnya.
Di awal jabatannya sebagai Menteri Keuangan periode kedua, Sri Mulyani memberi lampu hijau untuk menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing (valas) atau global bond yang ditawarkan ke investor asing. Penerbitan surat itu akan dilakukan dalam waktu dekat.
Sri berkilah, penerbitan global bond karena mempertimbangkan kondisi tingkat bunga acuan dunia yang tengah menurun. Kondisi ini memungkinkan pemerintah bisa menarik utang dengan tingkat bunga yang lebih rendah kepada pemberi utang.
"Secara internasional suku bunga sangat rendah. Jadi ini akan memberikan opportunity pada kita untuk mencari pembiayaan paling baik bagi kita," ucap Sri Mulyani beberapa waktu yang lalu di Kompleks Istana Kepresidenan.
Rencana utang itu disebabkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Defisit anggaran sebesar Rp199,1 triliun atau 1,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Agustus 2019.
Defisit tersebut berasal dari belanja negara sebesar Rp 2.461,1 triliun, sementara pendapatan hanya sebesar Rp 1.189,3 triliun.
