Berita

Menko Polhukam Mahfud MD dan mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah/Net

Politik

Pak Mahfud, Tolong Pensiunkan Pedagang Isu Radikalisme Dari Negara!

SENIN, 28 OKTOBER 2019 | 00:34 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kehadiran mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) membuat mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah optimies menatap negeri.

Pasalnya, Mahfud adalah seorang pemikir dan masalah polhukam di negeri ini tidak bisa diurai dengan otot dan otak kecil.

“Hanya otak besar yang bisa mengurai. Pendekatan demokrasi itu rumit dan karena itu mahal,” tegasnya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (27/10).


Salah satu yang menjadi sorotan Fahri adalah isu radikalisme yang mencuat kembali. Bahkan dia menyebut isu ini sudah menjelma sebagai industri para elite politik, di mana pejabat menakut-nakuti bangsa ini dengan isu radikal yang dituduhkan kepada kelompok Islam.

“Ini sudah merusak banyak sekali modal sosial kita. Tidak mudah dikembalikan,” sambungnya.

Pendiri Garbi itu mengaku heran lantaran isu ini berhasil membuat Indonesia yang mayoritas berpenduduk Islam percaya bahwa radikalisme ada di mana-mana dan mengancam negara kesatuan.

“Ajaib. Contoh dari satu dua ceramah dari ribuan ceramah setiap hari di seluruh Indonesia di-copy dan dijadikan alat bukti,” lanjutnya.

Untuk itu, Fahri menilai Mahfud MD sebagai pengganti Wiranto memiliki tugas berat dalam merevisi narasi radikalisme, yang telah membuat orang-orang moderat menjadi radikal. Sebab mereka kesal dengan cara kerja aparat  negara di bidang ini.

“Alhamdulillah kita juga punya Menteri Pertahanan (Prabowo) yang paham soal ini,” tegasnya.

Lebih lanjut kepada Mahfud, Fahri meminta agar bisa menertibkan orang-orang tersebut. Caranya dengan mengajak para tokoh agama bersatu. Ulama, pendeta, pedanda, pastor dan bhiksu, dan lain lain telah menjadi pahlawan kerukunan sepanjang republik ini ada.

“Jadi tolong tertibkan para pedagang isu radikalisme dari negara. Pensiunkan mereka secepatnya,” pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Langkah Prabowo Masukkan Budaya LGBTQ Ancaman Nonmiliter Patut Didukung

Minggu, 05 Juli 2026 | 08:18

Kenduri Cinta Tantang Jokowi Dialog Terbuka soal Ijazah

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:31

Program Kopdes Tak Boleh Abaikan Prinsip HAM

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:19

Wacana Dua Periode Anyep Bikin Relawan Beralih Dukung Gibran Maju Capres

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:05

Anomali Gembok Rp1 Juta Ditjenpas

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:53

JPU Kasus Ijazah Jokowi Bikin Takut Narasumber Hadiri Diskusi di Televisi

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:46

Burung Bicara Sebelas Kata

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:34

Eropa dalam Perang Salib Pertama (1096-1099)

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:27

Penalti Mbappe Bawa Les Bleus ke Perempat Final

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:21

Keuntungan BUMN Jadi Energi Baru Pembangunan

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:06

Selengkapnya