Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net
Pemerintah harus mencari solusi lain untuk menghadapi defisit neraca finansial nasional. Hal ini agar Indonesia tak bergantung pada utang luar negeri.
Begitu dikatakan Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani menyusul rencana Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang akan kembali menambah utang.
"PPP meminta Menkeu kembangkan konsep-konesep pembiayaan pembangunan yang tidak berbasis utang luar negeri (offshore loans)," ujar Arsul kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/10).
Daripada berpikir untuk mencari hutang, lanjut Wakil Ketua MPR RI ini, Sri Mulyani sebaiknya memikirkan bagaimana mengoptimalkan potensi dalam negeri untuk menutup defisit.
"Yang perlu dibuka kajiannya adalah tentang potensi pembiayaan dari dalam negeri," ungkapnya.
Seperti diketahui, Sri Mulyani memberi lampu hijau untuk menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing (valas) atau
global bond yang ditawarkan ke investor asing. Penerbitan surat itu akan dilakukan dalam waktu dekat.
Sri berkilah, penerbitan
global bond karena mempertimbangkan kondisi tingkat bunga acuan dunia yang tengah menurun. Kondisi ini memungkinkan pemerintah bisa menarik utang dengan tingkat bunga yang lebih rendah kepada pemberi utang.
"Secara internasional suku bunga sangat rendah. Jadi ini akan memberikan opportunity pada kita untuk mencari pembiayaan paling baik bagi kita," ucap Sri Mulyani beberapa waktu yang lalu di Kompleks Istana Kepresidenan.
Rencana utang itu disebabkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Defisit anggaran sebesar Rp199,1 triliun atau 1,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Agustus 2019.
Defisit tersebut berasal dari belanja negara sebesar Rp 2.461,1 triliun, sementara pendapatan hanya sebesar Rp 1.189,3 triliun.
