Berita

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan/Net

Dunia

Erdogan: Turki Siap "Bersihkan" Militan Kurdi Di Perbatasan Suriah Jika Rusia Gagal

MINGGU, 27 OKTOBER 2019 | 09:20 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Turki tidak segan untuk membersihkan perbatasan timur laut Suriah dari milisi YPG Kurdi jika Rusia gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah dibuat.

"Jika area ini tidak dibersihkan dari teroris pada akhir 150 jam, maka kami akan menangani situasi sendiri dan akan melakukan semua pekerjaan pembersihan," tegas Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam sebuah pidato di Istanbul akhir pekan ini (Sabtu, 26/10).

Diketahui bahwa Turki dan Rusia membuat perjanjian untuk mengizinkan pasukan Rusia membantu menyingkirikan milisi YPG Kurdi dari perbatasan Suriah. Sebagai balasan, Turki akan mengakhiri serangan dan kampanye militer di kawasan itu.


Di bawah kesepakatan yang dibuat oleh Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin, polisi militer Rusia dan penjaga perbatasan Suriah akan membersihkan para militan YPG dari jarak 30 km dari perbatasan selama enam. Perjanjian itu akan berakhir pada hari Selasa (29/10).

Setelah perjanjian usai, seperti dikabarkan The Guardian, pasukan Rusia dan Turki akan mulai melakukan patroli di tanah yang lebih sempit, yakni sekitar 10 km di timur laut Suriah.

Turki diketahui memandang YPG sebagai organisasi teroris yang terkait dengan pemberontak Kurdi di Turki tenggara. Kampanye militer yang dilakukan Turki di wilayah Suriah sendiri dilakukan awal bulan Oktober ini setelah Amerika Serikat seolah membuka "pintu" dengan cara menarik pasukannya dari wilayah tersebut.

Sementara itu, Rusia telah memperingatkan YPG bahwa mereka akan menghadapi serangan tentara Turki jika gagal menarik para pejuang dan senjatanya dari wilayah yang ditentukan di Suriah timur laut dalam batas waktu yang disepakati.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya