Berita

Menteri Koperasi & UKM Teten Masduki

Politik

Teten Masduki Wajib Buktikan Jokowi Tak Salah Pilih Menteri

MINGGU, 27 OKTOBER 2019 | 07:19 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penugasan Teten Masduki sebagai Menteri Koperasi & UKM dalam Kabinet Indonesia Maju cukup menimbulkan banyak pertanyaan publik.

Pasalnya, Mantan Kepala Staf Kepresidenan (2015-2018) itu dianggap tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Menteri yang mengurusi ekonomi rakyat karena tidak pernah bersentuhan langsung dengan pelaku koperasi dan UMKM.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi Milenial, Frans Meroga Panggabean MBA mengatakan, semua pihak harus memandang segala sesuatu dari sudut pandang positif dan dipenuhi semangat optimisme.


"Latar belakang Chief Teten Masduki sebagai aktivis anti korupsi dan penggiat pergerakan minimal menunjukkan bahwa beliau orangnya gigih, berkomitmen tinggi dan dekat dengan rakyat kecil," ujar Frans Meroga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/10).

Frans Meroga yang juga Wakil Ketua Umum Generasi Optimis (GO) Indonesia bidang Perekonomian ini menambahkan, kepercayaan Presiden Joko Widodo kepada Teten Masduki didasari keyakinan bahwa pria kelahiran Garut, 6 Maret 1963 ini akan berkomitmen tinggi dalam mengemban tugasnya.

Agar keraguan tersebut tidak berlarut-larut, lanjut Frans, Teten harus segera membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia jika Presiden tidak salah pilih menteri. Pasalnya, Teten harus mengerti tentang ekonomi kerakyatan untuk memajukan perekonomian rakyat kecil.

"Kalau Teten bertekad memajukan ekonomi kerakyatan, beliau seyogyanya mengerti substansi dari ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat dengan kegiatan ekonomi swadaya dalam mengelola sumber daya yang dapat diusahakan dan dikuasai, " paparnya.

Sebagai lulusan dar University of Grenoble, Perancis, Frans menambahkan, sudah jelas kalau rakyat seharusnya memiki kekuatan menjalankan kegiatan ekonomi. Tentunya keberpihakan pemerintah dibutuhkan secara nyata dan konkrit dalam hal ini.

"Keberpihakan pemerintah kepada ekonomi rakyat pun wajar dan layak, mengingat Koperasi adalah tulang punggung perekonomian bangsa dan telah terbukti beberapa kali menjadi penyelamat menghadapi krisis multi dimensi Indonesia," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Langkah Prabowo Masukkan Budaya LGBTQ Ancaman Nonmiliter Patut Didukung

Minggu, 05 Juli 2026 | 08:18

Kenduri Cinta Tantang Jokowi Dialog Terbuka soal Ijazah

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:31

Program Kopdes Tak Boleh Abaikan Prinsip HAM

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:19

Wacana Dua Periode Anyep Bikin Relawan Beralih Dukung Gibran Maju Capres

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:05

Anomali Gembok Rp1 Juta Ditjenpas

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:53

JPU Kasus Ijazah Jokowi Bikin Takut Narasumber Hadiri Diskusi di Televisi

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:46

Burung Bicara Sebelas Kata

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:34

Eropa dalam Perang Salib Pertama (1096-1099)

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:27

Penalti Mbappe Bawa Les Bleus ke Perempat Final

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:21

Keuntungan BUMN Jadi Energi Baru Pembangunan

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:06

Selengkapnya