Berita

Menteri Koperasi & UKM Teten Masduki

Politik

Teten Masduki Wajib Buktikan Jokowi Tak Salah Pilih Menteri

MINGGU, 27 OKTOBER 2019 | 07:19 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penugasan Teten Masduki sebagai Menteri Koperasi & UKM dalam Kabinet Indonesia Maju cukup menimbulkan banyak pertanyaan publik.

Pasalnya, Mantan Kepala Staf Kepresidenan (2015-2018) itu dianggap tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Menteri yang mengurusi ekonomi rakyat karena tidak pernah bersentuhan langsung dengan pelaku koperasi dan UMKM.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi Milenial, Frans Meroga Panggabean MBA mengatakan, semua pihak harus memandang segala sesuatu dari sudut pandang positif dan dipenuhi semangat optimisme.


"Latar belakang Chief Teten Masduki sebagai aktivis anti korupsi dan penggiat pergerakan minimal menunjukkan bahwa beliau orangnya gigih, berkomitmen tinggi dan dekat dengan rakyat kecil," ujar Frans Meroga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/10).

Frans Meroga yang juga Wakil Ketua Umum Generasi Optimis (GO) Indonesia bidang Perekonomian ini menambahkan, kepercayaan Presiden Joko Widodo kepada Teten Masduki didasari keyakinan bahwa pria kelahiran Garut, 6 Maret 1963 ini akan berkomitmen tinggi dalam mengemban tugasnya.

Agar keraguan tersebut tidak berlarut-larut, lanjut Frans, Teten harus segera membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia jika Presiden tidak salah pilih menteri. Pasalnya, Teten harus mengerti tentang ekonomi kerakyatan untuk memajukan perekonomian rakyat kecil.

"Kalau Teten bertekad memajukan ekonomi kerakyatan, beliau seyogyanya mengerti substansi dari ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat dengan kegiatan ekonomi swadaya dalam mengelola sumber daya yang dapat diusahakan dan dikuasai, " paparnya.

Sebagai lulusan dar University of Grenoble, Perancis, Frans menambahkan, sudah jelas kalau rakyat seharusnya memiki kekuatan menjalankan kegiatan ekonomi. Tentunya keberpihakan pemerintah dibutuhkan secara nyata dan konkrit dalam hal ini.

"Keberpihakan pemerintah kepada ekonomi rakyat pun wajar dan layak, mengingat Koperasi adalah tulang punggung perekonomian bangsa dan telah terbukti beberapa kali menjadi penyelamat menghadapi krisis multi dimensi Indonesia," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya