Berita

Menteri Koperasi & UKM Teten Masduki

Politik

Teten Masduki Wajib Buktikan Jokowi Tak Salah Pilih Menteri

MINGGU, 27 OKTOBER 2019 | 07:19 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penugasan Teten Masduki sebagai Menteri Koperasi & UKM dalam Kabinet Indonesia Maju cukup menimbulkan banyak pertanyaan publik.

Pasalnya, Mantan Kepala Staf Kepresidenan (2015-2018) itu dianggap tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Menteri yang mengurusi ekonomi rakyat karena tidak pernah bersentuhan langsung dengan pelaku koperasi dan UMKM.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi Milenial, Frans Meroga Panggabean MBA mengatakan, semua pihak harus memandang segala sesuatu dari sudut pandang positif dan dipenuhi semangat optimisme.

"Latar belakang Chief Teten Masduki sebagai aktivis anti korupsi dan penggiat pergerakan minimal menunjukkan bahwa beliau orangnya gigih, berkomitmen tinggi dan dekat dengan rakyat kecil," ujar Frans Meroga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/10).

Frans Meroga yang juga Wakil Ketua Umum Generasi Optimis (GO) Indonesia bidang Perekonomian ini menambahkan, kepercayaan Presiden Joko Widodo kepada Teten Masduki didasari keyakinan bahwa pria kelahiran Garut, 6 Maret 1963 ini akan berkomitmen tinggi dalam mengemban tugasnya.

Agar keraguan tersebut tidak berlarut-larut, lanjut Frans, Teten harus segera membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia jika Presiden tidak salah pilih menteri. Pasalnya, Teten harus mengerti tentang ekonomi kerakyatan untuk memajukan perekonomian rakyat kecil.

"Kalau Teten bertekad memajukan ekonomi kerakyatan, beliau seyogyanya mengerti substansi dari ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat dengan kegiatan ekonomi swadaya dalam mengelola sumber daya yang dapat diusahakan dan dikuasai, " paparnya.

Sebagai lulusan dar University of Grenoble, Perancis, Frans menambahkan, sudah jelas kalau rakyat seharusnya memiki kekuatan menjalankan kegiatan ekonomi. Tentunya keberpihakan pemerintah dibutuhkan secara nyata dan konkrit dalam hal ini.

"Keberpihakan pemerintah kepada ekonomi rakyat pun wajar dan layak, mengingat Koperasi adalah tulang punggung perekonomian bangsa dan telah terbukti beberapa kali menjadi penyelamat menghadapi krisis multi dimensi Indonesia," pungkasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya