Pengamat: Jokowi Leluasa Tunjuk Menteri Rangkap Jabatan Karena Oposisi Lemah

Sederet nama di Kabinet Indonesia Maju kedapatan masih berstatus Ketua Umum Partai. Hal ini berbeda pada pemerintahan periode pertama Jokowi yang menolak adanya rangkap jabatan, kecuali Ketum Golkar, Airlangga Hartarto di akhir periode.

Menurut direktur eksekutif parameter politik, Adi Prayitno, Jokowi kini terkesan sedang memanfaatkan kelemahan kekuatan oposisi dengan memilih tiga menteri yang berstatus petinggi partai politik.

"Di periode kedua ini sepertinya Pak Jokowi tidak ada larangan tentang rangkap jabatan. Saat ini tercatat ada tiga ketum Parpol yang jadi Menteri Pak Jokowi," ucap Adi di acara diskusi Polemik di Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10).

Lemahnya kekuatan oposisi pasca ditinggal Gerindra membuat Jokowi yakin keputusannya menunjuk ketum Gerindra, Prabowo Subianto, Ketum Golkar, Airlangga Hartarto, dan Plt Ketum PPP, Suharso Monoarfa sebagai menteri tak akan diganggu.

"Mungkin ini terkait posisi oposisi sudah lemah. Jadi enggak penting-penting amat rangkap jabatan itu menganggu atau tidak. Karena bisa dipastikan Senayan tidak akan terjadi resistensi," pungkasnya.