Pemerintah Kepulauan Solomon menganggap bahwa kesepakatan yang ditandatangani oleh salah satu provinsi di negara tersebut untuk menyewakan seluruh pulau bernama Tulagi ke perusahaan China tidak sah dan melanggar hukum.
Diketahui bahwa kesepakatan sewa jangka panjang yang kontroversial Provinsi Tengah Solomon itu dan perusahaan China Sam Enterprise Group membuat geger publik tidak lama setelah negara Pasifik itu mengalihkan hubungan diplomatik dari Taiwan ke China pada bulan September lalu.
Perjanjian itu sendiri diteken oleh Perdana Menteri Provinsi Tengah Stanley Manetiva dan pihak Sam Grup China.
Namun Jaksa Agung Solomon John Muria mengatakan bahwa provinsi dan perusahaan China secara hukum tidak bisa mencapai kesepakatan seperti itu tanpa keterlibatan pemerintah pusat.
"Perjanjian itu tidak diperiksa oleh kamar Jaksa Agung sebelum penandatanganan," kata Muria dalam sebuah pernyataan pada Kamis (24/10).
"(Kesepakatan itu) melanggar hukum, tidak dapat dilaksanakan dan harus diakhiri dengan segera," kata Muria seperti dimuat
Reuters (Jumat, 25/10).
Untuk diketahui bahwa China Sam Enterprise Group berkantor pusat di Beijing. Grup ini berisi konglomerat teknologi, investasi, dan energi yang didirikan pada 1985 sebagai perusahaan milik negara.
Konon kabarynya, pada tanggal 22 September tahun ini, kelompok tersebut menawarkan kekuasaan luas kepada konglomerat China untuk mengembangkan infrastruktur di Tulagi dan pulau-pulau di sekitarnya.
Namun belum ada konfirmasi resmi mengenai hal tersebut.
Dalam sebuah pernyataan di situs webnya, Sam Group mengatakan perwakilannya telah bertemu Perdana Menteri Solomon Manasseh Sogavare pada awal Oktober saat kunjungan kenegaraan ke China oleh delegasi dari negara kepulauan Pasifik.
Sementara itu, Tulagi sendiri adalah pulau penting yang menjadi tuan rumah pangkalan-pangkalan Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua dan merupakan tempat bekas ibu kota Solomon sebelum dipindahkan ke pulau Guadalcanal.
