Berita

Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence/Net

Dunia

Wapres AS Sindir NBA Seperti Anak Perusahaan China

JUMAT, 25 OKTOBER 2019 | 11:58 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence menuduh Asosiasi Bola Basket Nasional (NBA) bertindak seperti anak perusahaan yang dimiliki oleh Partai Komunis China.

Tuduhan itu dilayangkan Pence setelah dia menganggap NBA gagal untuk membela manajer umum Houston Rockets Daryl Morey, yang mendapatkan kritik dari China karena cuitannya di Twitter soal dukungan pada pengujuk rasa pro-demokrasi di Hong Kong.

"Beberapa pemain dan pemilik NBA terbesar, yang secara rutin menggunakan kebebasan mereka untuk mengkritik negara ini, kehilangan suara mereka ketika datang ke kebebasan dan hak-hak orang lain," kata Pence dalam pidatonya (Kamis, 24/10) di Pusat Wilson di Washington. Dia mengkritik China soal catatan tentang perdagangan dan hak asasi manusia.


"Dalam keberpihakan pada Partai Komunis China dan membungkam kebebasan berbicara, NBA bertindak seperti anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh rezim otoriter," sambungnya, seperti dimuat The Guardian.

Tuduhannya terhadap NBA juga dilayangkan bersamaan dengan produsen sepatu sneaker Nike yang tampak berupaya meredam konflik dengan China.

"Nike mempromosikan dirinya sebagai yang disebut sebagai juara keadilan sosial, tetapi ketika membahas soal Hong Kong, mereka lebih suka memeriksa hati nurani sosialnya di depan pintu," kata Pence.

"Toko-toko Nike di China sebenarnya menyingkirkan barang dagangan Houston Rockets mereka dari rak mereka untuk bergabung dengan pemerintah China sebagai protes terhadap tweet tujuh kata manajer umum Rockets, (yakni) Berjuanglah untuk Kebebasan, berdirilah dengan Hong Kong," demikian Pence.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya