Istana Negara Jakarta/Net
Susunan Kabinet Indonesia Maju telah dilantik oleh Presiden Jokowi, Rabu (23/10). Bahkan sidang perdana telah berjalan sehari setelah pelantikan. Namun begitu, masih ada PR bagi Presiden Jokowi untuk memilihkan wakil menteri.
Jokowi menegaskan format wakil menteri (Wamen) di Kabinet Indonesia Maju telah rampung. Posisi Wamen akan dijabat dari kalangan politikus hingga profesional.
"Mengenai wamen, sebetulnya sudah selesai. Ada yang dari partai ada juga yang dari profesional. Yang kita harapkan betul-betul membantu menterinya," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (24/10).
Jokowi memaparkan ada kementerian yang membutuhkan wamen lebih dari satu.
"Saya contoh di BUMN kalau menterinya membutuhkan wamen sampai 3 dan itu diperlukan dan kita tahu BUMN kita ada 140-an BUMN, 140-an perusahaan, kalau mengelola perusahaan sebanyak itu perlu pengawasan perlu dikontrol, perlu cek, ya kalau diperlukan itu ya enggak apa-apa," jelasnya.
Informasi yang diperoleh redaksi, pengumuman dan pelantikan akan berlangsung siang ini, dan ada sekitar 11 wamen. Ada yang dari partai dan ada juga yang dari profesional. Lalu siapa sajakah mereka?
Wasekjen PKB, Daniel Johan menilai banyak kader PKB yang profesional sehingga bisa membantu pemerintah Jokowi-Maruf dalam posisi wamen. PKB mengaku siap jika diminta menjadi wamen.
"Iya mudah-mudahan kader PKB bisa ikut membantu di posisi wamen, PKB memiliki banyak kader yang profesional dan siap, apa pun selama itu tugas dan panggilan negara PKB akan siap, yang penting peran tersebut memang dibutuhkan untuk membantu dan mencapai target-target pemerintahan Jokowi-KH Maruf," terang Daniel kepada media, Kamis (24/10).
Partai Golkar telah mengajukan kadernya untuk menjadi wamen di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu disampaikan Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily.
"Tentu ada (kader yang diajukan wamen). Lihat saja nanti siapa yang akan diumumkan Presiden Jokowi," katanya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani mengatakan pihaknya siap jika diminta menjadi wamen. Tapi PSI, Perindo, PBB dan PKPI juga perlu diakomodir.
"Jika diminta Presiden dan jika pembagian wamen proporsional insyAllah tentu porsinya sama. Namun ada partai koalisi yang tidak ada kursi parlemen juga butuh diakomodir, seperti Perindo, PSI, PBB Dan PKPI," ucap Irma.
