Berita

Kabinet Indonesia Maju/Net

Politik

Banyak Wajah Baru, Ombudsman RI Wanti-Wanti Jokowi Soal Potensi Maladministrasi Kabinet

KAMIS, 24 OKTOBER 2019 | 23:17 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Ada beberapa hal baru yang terjadi di kabinet Presiden Joko Widodo pada periode keduanya. Mulai dari perubahan nomenklatur, pembentukan organisasi baru, hingga yang paling mencolok adalah wajah-wajah baru menteri Kabinet Indonesia Maju.

Perubahan ini menjadi perhatian Ombudsman Republik Indonesia. Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala menilai perlu adanya kerja-kerja administrasi oleh birokrasi terkait untuk menyusun standar operasional teknik kerja (SOTK) baru.

"Demikian pula harus segera diselesaikan masalah-masalah mulai dari migrasi data, migrasi SDM, hingga migrasi aset, harmonisasi ketentuan atau peraturan juga perlu segera dilakukan," ungkapnya melalui keterangan tertulis, Kamis (24/10).


Menurutnya, penataan ulang rencana strategis pemerintah juga perlu dilakukan mengingat terdapat visi politik Presiden Jokowi yang berubah dibanding periode sebelumnya.

Sebab, menjadi tidak wajar apabila dalam prosesnya ke depan justru timbul maladministrasi.

"Maladministrasi tentu tidak diharapkan terjadi apalagi bila dilakukan oleh instansi ke instansi yang memiliki fungsi penyelenggara pelayanan publik. Adanya keterlambatan, kesalahan, ketidakpatutan, hingga yang berujung pada kegagalan memberikan layanan, perlu dihindari oleh Presiden Jokowi," tandasnya.  

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya