Berita

Tantowi Yahya/Net

Dunia

Kepada Media Asing, Dubes Tantowi Bantah LDKPI Berkaitan Isu Papua

KAMIS, 24 OKTOBER 2019 | 18:41 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian Agency for International Development (Indonesian AID) didirikan bukan berkaitan dengan isu Papua.

Bantahan itu disampaikan langsung Dutabesar Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Samoa, dan Tonga, Tantowi Yahya saat diwawancarai lembaga penyiaran publik di Selandia Baru, Radio New Zealand (RNZ), Rabu (23/10).

Dalam artikel yang dipublikasikan RNZ, Tantowi secara eksplisit memprotes tudingan tersebut karena banyak media asing yang seakan sengaja menafikan niat tulus dari bantuan luar negeri Indonesia. Padahal secara faktual LKDPI didominasi oleh bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana yang bersifat urgent.


“Janganlah niat kami (bantuan luar negeri Indonesia) selalu dikaitkan dengan politik. Bantuan ini tidak ada kaitannya dengan itu,” tegasnya.

Politisi Golkar itu menguraikan, Indonesia menyiapkan anggaran sesuai kemampuan untuk mendorong perdamaian dunia dan kesejahteraan warga. Hal itu dilakukan karena Indonesia merupakan negeri yang cinta damai.

Sementara saat disinggung bahwa Indonesia adalah penerima bantuan dan utang dari banyak negara, Tantowi dengan tegas menyebut niat baik Indonesia tetap tidak salah.

“Punya utang bukan berarti tidak boleh membantu negara lain yang sedang membutuhkan. Kamu pasti mempunyai utang, tapi itu tidak mengurungkan niat untuk membantu orang lain kan,” jawabnya.

LDKPI yang terbentuk atas kerja sama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Bappenas diresmikan Jusuf Kalla saat masih menjabat sebagai wapres.

Lembaga ini merupakan platform baru Pemerintah Indonesia dalam rangka menyalurkan bantuan luar negeri yang saat ini berjumlah sekitar 212 juta dolar AS (setara Rp 2,5 triliun) dengan mekanisme yang lebih mudah, akuntabel dan satu pintu.

Hal ini juga sejalan dengan kebijakan luar negeri Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan peran Indonesia yang lebih aktif dalam bentuk “diplomasi tangan di atas”. Sejumlah negara dari kawasan Pasifik, Afrika, maupun Asia Tengah diketahui telah menerima bantuan luar negeri Indonesia.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya