Berita

Tantowi Yahya/Net

Global

Kepada Media Asing, Dubes Tantowi Bantah LDKPI Berkaitan Isu Papua

KAMIS, 24 OKTOBER 2019 | 18:41 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian Agency for International Development (Indonesian AID) didirikan bukan berkaitan dengan isu Papua.

Bantahan itu disampaikan langsung Dutabesar Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Samoa, dan Tonga, Tantowi Yahya saat diwawancarai lembaga penyiaran publik di Selandia Baru, Radio New Zealand (RNZ), Rabu (23/10).

Dalam artikel yang dipublikasikan RNZ, Tantowi secara eksplisit memprotes tudingan tersebut karena banyak media asing yang seakan sengaja menafikan niat tulus dari bantuan luar negeri Indonesia. Padahal secara faktual LKDPI didominasi oleh bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana yang bersifat urgent.


“Janganlah niat kami (bantuan luar negeri Indonesia) selalu dikaitkan dengan politik. Bantuan ini tidak ada kaitannya dengan itu,” tegasnya.

Politisi Golkar itu menguraikan, Indonesia menyiapkan anggaran sesuai kemampuan untuk mendorong perdamaian dunia dan kesejahteraan warga. Hal itu dilakukan karena Indonesia merupakan negeri yang cinta damai.

Sementara saat disinggung bahwa Indonesia adalah penerima bantuan dan utang dari banyak negara, Tantowi dengan tegas menyebut niat baik Indonesia tetap tidak salah.

“Punya utang bukan berarti tidak boleh membantu negara lain yang sedang membutuhkan. Kamu pasti mempunyai utang, tapi itu tidak mengurungkan niat untuk membantu orang lain kan,” jawabnya.

LDKPI yang terbentuk atas kerja sama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Bappenas diresmikan Jusuf Kalla saat masih menjabat sebagai wapres.

Lembaga ini merupakan platform baru Pemerintah Indonesia dalam rangka menyalurkan bantuan luar negeri yang saat ini berjumlah sekitar 212 juta dolar AS (setara Rp 2,5 triliun) dengan mekanisme yang lebih mudah, akuntabel dan satu pintu.

Hal ini juga sejalan dengan kebijakan luar negeri Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan peran Indonesia yang lebih aktif dalam bentuk “diplomasi tangan di atas”. Sejumlah negara dari kawasan Pasifik, Afrika, maupun Asia Tengah diketahui telah menerima bantuan luar negeri Indonesia.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Rachmat Makkasau: Cadangan Batu Bara Indonesia Cukupi Kebutuhan Energi hingga 350 Tahun

Senin, 09 November 2026 | 20:31

PHE OSES Perkuat Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Operasi Migas

Senin, 09 November 2026 | 20:09

Widiastuti Sebut Kemandirian Pangan Indonesia Tembus 70-80 Persen

Senin, 09 November 2026 | 20:01

Jadikan Kepulauan Seribu Beranda Depan Jakarta

Senin, 09 November 2026 | 19:55

LPN Dukung Polri Bongkar Dugaan Penyadapan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 19:34

Fraksi PAN di MPR Minta Gibran Mundur Sukarela

Senin, 09 November 2026 | 19:23

Raja Juli dan Giring Mendadak Mundur dari PSI, Ini Sebabnya

Senin, 09 November 2026 | 19:04

Mengenal Rashida Tlaib, Muslimah Palestina yang Jadi Anggota Kongres AS

Senin, 09 November 2026 | 18:43

Kemenko Pangan Optimistis Swasembada Tetap Terjaga di Tengah El Nino

Senin, 09 November 2026 | 18:40

Intelijen Berperan Penting Bongkar Kasus Penyadapan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 18:34

Selengkapnya