Berita

Tantowi Yahya/Net

Dunia

Kepada Media Asing, Dubes Tantowi Bantah LDKPI Berkaitan Isu Papua

KAMIS, 24 OKTOBER 2019 | 18:41 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian Agency for International Development (Indonesian AID) didirikan bukan berkaitan dengan isu Papua.

Bantahan itu disampaikan langsung Dutabesar Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Samoa, dan Tonga, Tantowi Yahya saat diwawancarai lembaga penyiaran publik di Selandia Baru, Radio New Zealand (RNZ), Rabu (23/10).

Dalam artikel yang dipublikasikan RNZ, Tantowi secara eksplisit memprotes tudingan tersebut karena banyak media asing yang seakan sengaja menafikan niat tulus dari bantuan luar negeri Indonesia. Padahal secara faktual LKDPI didominasi oleh bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana yang bersifat urgent.


“Janganlah niat kami (bantuan luar negeri Indonesia) selalu dikaitkan dengan politik. Bantuan ini tidak ada kaitannya dengan itu,” tegasnya.

Politisi Golkar itu menguraikan, Indonesia menyiapkan anggaran sesuai kemampuan untuk mendorong perdamaian dunia dan kesejahteraan warga. Hal itu dilakukan karena Indonesia merupakan negeri yang cinta damai.

Sementara saat disinggung bahwa Indonesia adalah penerima bantuan dan utang dari banyak negara, Tantowi dengan tegas menyebut niat baik Indonesia tetap tidak salah.

“Punya utang bukan berarti tidak boleh membantu negara lain yang sedang membutuhkan. Kamu pasti mempunyai utang, tapi itu tidak mengurungkan niat untuk membantu orang lain kan,” jawabnya.

LDKPI yang terbentuk atas kerja sama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Bappenas diresmikan Jusuf Kalla saat masih menjabat sebagai wapres.

Lembaga ini merupakan platform baru Pemerintah Indonesia dalam rangka menyalurkan bantuan luar negeri yang saat ini berjumlah sekitar 212 juta dolar AS (setara Rp 2,5 triliun) dengan mekanisme yang lebih mudah, akuntabel dan satu pintu.

Hal ini juga sejalan dengan kebijakan luar negeri Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan peran Indonesia yang lebih aktif dalam bentuk “diplomasi tangan di atas”. Sejumlah negara dari kawasan Pasifik, Afrika, maupun Asia Tengah diketahui telah menerima bantuan luar negeri Indonesia.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya