Berita

Pengungsi Kurdi/Net

Muhammad Najib

Nasib Suku Kurdi Dalam Percaturan Politik Di Timur Tengah

KAMIS, 24 OKTOBER 2019 | 15:56 WIB | OLEH: DR. MUHAMMAD NAJIB

SAAT tentara Amerika Serikat memasuki wilayah suku Kurdi di Suriah Timur Laut, mereka dielu-elukan oleh penduduk setempat yang turun ke jalan sembari membawa bunga.

Kini saat tentara Amerika meninggalkan wilayah itu, mereka dicemooh dan dicaci-maki serta dicemooh sebagai pengkhianat, sembari dilempari dengan buah busuk.

Nasib suku Kurdi di Suriah sebenarnya tidak beda dengan saudaranya yang berada di Irak. Dirangkul Amerika saat diperlukan, kemudian ditinggal begitu saja setelah kepentingannya selesai.


Selain di Suriah dan Irak, suku Kurdi juga berada di Turki dan Iran sebagai minoritas. Orang Kurdi beragama Islam dan bermajhab Sunni. Jumlah mereka di Suriah sekitar 2,2-3 juta (9-15 persen), Irak sekitar 6,2-6,5 juta (15-23 persen), Turki sekitar 11-15 juta (15,7-25 persen), dan Iran sekitar 6,5-7,9 juta (7-10 persen).

Mereka berdomisili dan memgelompok di sebuah wilayah yang berada di perbatasan keempat negara. Akan tetapi secara geografis, mereka juga berada di sebuah wilayah yang dikenal dengan Kurdistan, sehingga memudahkannya untuk saling berkomunikasi dan saling membantu.

Bila dilihat dari perspektif sejarah, terpecahnya suku Kurdi ke sejumlah negara yang berbeda, disebabkan oleh kebijakan negara-negara penjajah saat meninggalkan negara-negara jajahannya.

Kini mereka menuntut untuk memiliki negara sendiri, dan mereka terus berjuang baik secara politik maupun militer. Di sejumlah negara, mereka berhasil mendapatkan status otonomi yang sangat luas, baik terkait dengan otoritas politik, ekonomi, maupun budayanya.

Akan tetapi otonomi tampaknya bukan menjadi tujuan final perjuangan mereka. Karena itu, setiap kali muncul peluang, khususnya saat terjadi pergolakan politik atau militer di wilayah mereka, suku Kurdi selalu berusaha untuk memanfaatkannya.

Sementara bagi negara-negara yang didiami menganggap apa yang diperjuangkannya, sebagai  gerakkan separatis yang harus ditumpas. Hal ini yang menyatukan para penguasaItu baik di Ankara, Damaskus, Bagdad, maupun Teheran.

Akibatnya bangsa Kurdi selalu menjadi korban atau paling mendertia, setiap kali terjadi pergolakan politik maupun militer di kawasan.

Saat ini terjadi negosiasi dan kompromi antara para penguasa di Ankara dengan Washington dan Moscow, yang didukung oleh Damaskus untuk membuat zona aman di Timur Laut Suriah.

Turki akan menggunakan wilayah ini sebagai tempat yang aman bagi pengungsi Suriah yang akan dipulangkan, yang jumlahnya sudah mencapai 3,6 juta, yang sangat membebani Turki beberapa tahun terakhir.

Bagi penguasa di Damaskus, kehadiran tentara Turki di wilayah ini sangat membantu, sepanjang tidak menetap secara permanen. Dengan demikian tentara Suriah tidak perlu berkeringat untuk menertibkan para pejuang Kurdi yang memusuhi Damaskus, yang terlanjur kuat berkat dukungan Washington selama beberapa tahun terakhir.

Bagi Rusia, kehadirannya di kawasan ini menggantikan tentara Amerika, mendapatkan persetujuan baik dari Ankara maupun Damaskus.

Kini para pejuang Kurdi dan masyarakat sipil yang mendukungnya harus menanggung sendiri kerugian materiel dan penderitaan moril, karena harus meninggalkan markas mereka yang berada di perbatasan Suriah-Turki.

Fasilitas militer dan properti sipil yang dimilikinya harus ditinggalkan begitu saja secara tergesa-gesa. Sampai kapan bangsa Kurdi akan menderita, dan bagaimana nasib mereka ke depan, tidak mudah diprediksi mengingat perubahan peta politik di kawasan, disamping perubahan aliansi para penguasa di kawasan dengan negara-negara super power juga berubah-ubah dengan cepat.

Penulis adalah pengamat politik Islam dan demokrasi.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya