Berita

Kabinet Indonesia Maju/Net

Politik

Tidak Pakai Lama, PKS Minta Kabinet Jokowi-Maruf Tancap Gas Bereskan Tiga Persoalan

KAMIS, 24 OKTOBER 2019 | 13:59 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kabinet Indonesia Maju resmi dilantik. Masih adanya muka-muka lama menghiasi jajaran menteri di kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin pun dianggap bisa mempermudah koordinasi antara eksekutif dan legislatif.

Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini bahkan meminta para menteri untuk langsung bekerja.

"Atas nama pimpinan dan anggota PKS DPR RI kami ucapkan selamat bekerja kepada para menteri. Tugas besar menanti untuk memajukan dan menyejahterakan rakyat Indonesia," kata Jazuli dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10).


"Saya kira menteri bisa langsung tancap gas, tidak perlu lama penyesuaian agar rakyat bisa langsung merasakan manfaat kebijakan dan perubahan ke arah kemajuan," tegasnya.

Menyambut kabinet baru, PKS yang menjadi parpol di luar pemerintah setidaknya memberi tiga catatan agenda prioritas pembangunan dan perbaikan yang harus diselesaikan.

Pertama, pembenahan sistemik jaminan kesehatan nasional (JKN), terutama pada aspek perbaikan sistem dan pelayanan kesehatan peserta BPJS. Fraksi PKS sementara masih menolak kenaikan iuran BPJS karena tidak menyentuh aspek pembenahan sistem pelayanan JKN secara komprehensif.

"Jangan ketidakberesan sistem dibebankan kepada masyarakat costnya," ujarnya.

Fokus kedua adalah, sektor ketenagakerjaan. Sejalan dengan pidato Presiden Jokowi yang menyinggung omnibus law cipta tenaga kerja, kementerian harus menciptakan lapangan pekerjaan baru yang diserap banyak SDM serta mampu menumbuhkan UMKM.

Ketiga, yang tidak kalah penting adalah kontrol utang negara, mewujudkan kedaulatan pangan, hingga swasembada, serta menumbuhkan ekonomi kreatif yang bertumpu pada potensi dan sumber daya nasional.

"Terus terang kita khawatir dengan kemandirian ini di tengah utang negara yang membengkak, laju investasi asing, tenaga kerja asing dan barang impor yang masif, tanpa proteksi dan keberpihakan yang kuat terhadap sumber daya dan produk dalam negeri," pungkas Jazuli.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya