Berita

Protes anti Jepaang di Korea Selatan/Net

Dunia

Imbas Perang Dagang, Kini Jepang Diskriminasi Bayi Korea

KAMIS, 24 OKTOBER 2019 | 09:56 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perselisihan Jepang dan dua Korea tampaknya tidak akan pernah habis. Sejarah kelam yang pernah dialami Korea di masa penjajahan Jepang terus menjadi bayang-bayang hitam di antara hubungan negara-negara di Asia Timur ini sekarang.  

Perang dagang yang dipicu oleh perbedaan persepsi sejarah antara Jepang dan Korea Selatan beberapa bulan lalu juga belum berhenti. Kali ini pemerintah Jepang diketahui telah membuat keputusan yang membuat warga Korea geram.

Dari keterangan tertulis yang didapatkan oleh Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/10), Korea Asia Pacific Exchange menyatakan, pemerintah Jepang telah melakukan diskriminasi terhadap bayi Korea di Jepang. Sebelumnya pemerintah Jepang mengesampingkan pelajar Korea dari daftar bantuan sekolah menengah.


Diskriminasi yang dilakukan pemerintah Jepang kali ini yakni memberlakukan kibjakan bayi Korea di Jepang tidak boleh menerima bantuan pemerintah. Padahal, bayi-bayi tersebut adalah keturunan orang Korea yang terpaksa pindah ke Jepang karena kerja paksa dan wajib militer di bawah pemerintahan kolonial Jepang.

Korea Asia Pacific Exchange mengungkapkan, tindakan pemerintah Jepang ini telah bertentangan dengan hukum, baik hukum Jepang maupun hukum internasional. Oleh karenanya, saat ini organisasi tersebut dan organisasi-organisasi hak asasi manusia lainnya tengah mengambil langkah termasuk banding hingga demonstrasi.

Organisasi ini juga mengajak publik internasional untuk ikut memperjuangkan hak warga Korea, terutama bayi di Jepang.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya