Berita

Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi/Net

Dunia

Tidak Punya Izin Menetap, Pasukan AS Harus Segera Angkat Kaki Dari Irak

KAMIS, 24 OKTOBER 2019 | 07:36 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi mengatakan bahwa pasukan Amerika Serikat yang ditarik dari timur laut Suriah tidak memiliki izin untuk tinggal di Irak. Dia menegaskan bahwa pemerintahnya mengambil semua langkah hukum internasional sebagai tanggapan atas kedatangan mereka baru-baru ini.

Abdul Mahdi mengatakan, pemerintah belum memberikan izin untuk pasukan Amerika Serikat yang menarik diri dari wilayah Suriah untuk tetap berada di wilayah Irak.

"Kami (sudah) mengeluarkan pernyataan resmi yang mengatakan itu dan sedang mengambil semua langkah hukum internasional. Kami meminta komunitas internasional dan PBB untuk melakukan peran mereka dalam masalah ini," ujarnya dalam sebuah pernyataan untuk menegaskan posisi Irak, tidak lama setelah bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper (Rabu, 23/10).


Pernyataan itu mematahkan pernyataan Esper sebelumnya yang menyebut bahwa sekitar 700 tentara yang meninggalkan Suriah akan melanjutkan operasi terhadap ISIS dan kelompok bersenjata dari Irak untuk mencegah kebangkitannya di wilayah tersebut.

Diketahui bahwa Amerika Serikat memiliki lebih dari 5.000 tentara di Irak berdasarkan perjanjian antara kedua negara ketika ISIS menduduki sebagian wilayah di negara itu pada tahun 2014 lalu.

Pada hari yang sama, Menteri Pertahanan Irak Najah al-Shammari mengatakan bahwa pasukan Amerika Serikat yang ditarik mundur dari Suriah dan saat ini berada di Irak akan meninggalkan negara itu dalam waktu empat minggu ke depan.

Shammari mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa pasukan Amerika Serikat tengah melakukan transit di Irak dan kemudian akan menuju ke Kuwait atau Qatar, atau kembali ke Amerika Serikat.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya