Berita

Penjagaan ketat militer di Kashmir/Net

Dunia

Di Tengah Boikot, India Gelar Pemilu Lokal Di Kashmir

KAMIS, 24 OKTOBER 2019 | 06:57 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

India akan mengelar pemilihan umum untuk badan pemerintahan lokal pada hari ini (Kamis, 24/10) di wilayah Kashmir yang dikelola oleh India.

Sejumlah partai politik dan warga Kashmir menilai bahwa pemilu tersebut tidak demokratis, karena dilakukan di tengah boikot.

Bukan hanya itu, ratusan pemimpin partai pro-India, termasuk tiga mantan menteri utama, saat ini masih berada di dalam tahanan sejak India mencabut otonomi daerah yang disengketakan itu pada 5 Agustus lalu.


Warga dan partai-partai politik di Kashmir juga mengkritik waktu pemilihan umum yang dipaksakan. Pasalnya, wilayah itu masih berada di bawah penguncian keamanan dan pemadaman komunikasi.

Dikabarkan Al Jazeera, total ada 26.629 kepala dewan desa yang akan memilih 310 dari 316 blok, yang terdiri dari sekelompok desa, di wilayah berpenduduk tujuh juta jiwa tersebut.

Partai-partai utama di kawasan ini seperti Konferensi Nasional, Partai Demokrasi Rakyat dan Konferensi Rakyat, dan partai-partai kecil lainnya belum mengajukan calon, karena mereka menentang pencabutan Pasal 370 yang memberikan hak khusus kepada wilayah tersebut.

Sementara itu, banyak kepala desa bergegas pindah ke akomodasi dan hotel yang disediakan pemerintah dengan membawa serta keluarga mereka. Hal itu dilakukan karena takut dari pemberontak bersenjata yang mengancam.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya