Berita

PM Kanada Justin Trudeau/Net

Dunia

Gagal Kantongi Suara Mayoritas Di Parlemen, Partai PM Kanada Perlu Cari Koalisi

RABU, 23 OKTOBER 2019 | 07:00 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau berhasil memenangkan masa jabatan kedua pada pemilu yang digelar awal pekan ini.

Namun dia kehilangan mayoritas suara di parlemen Kanada.

Partai Liberal Trudeau memenangkan kursi terbanyak di parlemen Kanada , yakni 156 kursi. Namun partai itu tidak berhasil melewati ambang batas 170 kursi untuk memenangkan pemerintahan mayoritas.


Dengan demikian, Trudeau membutuhkan dukungan dari partai lain untuk mengesahkan undang-undang.

Sementara itu, Partai Konservatif memenangkan 121 kursi di parlemen. Pemimpin Partai Konservatif Andrew Scheer menyebut bahwa pihaknya sedang menunggu.

"Ketika pemerintah Anda jatuh, kaum Konservatif akan siap dan kami akan menang," kata Scheer.

Pasca pemilu, dalam minggu-minggu mendatang, Trudeau akan menyusun kabinet baru. Trudeau kemudian akan berkonsultasi dengan gubernur jenderal, yang mewakili Ratu Elizabeth II di Kanada, untuk menetapkan tanggal untuk memanggil kembali Parlemen.

Sebelum Parlemen dipanggil kembali, Trudeau dan pejabatnya akan menulis apa yang dikenal sebagai "Pidato dari Singgasana" untuk membuka sesi baru Parlemen.

Dibaca oleh gubernur jenderal, pidato tersebut memaparkan arahan pemerintah ke depan. Anggota Parlemen akan memperdebatkannya dan kemudian mereka memberikan suara.

Untuk dapat lolos, pidato membutuhkan dukungan dari mayoritas anggota parlemen, yakni 170 kursi atau lebih.

Para pengamat, seperti dikabarkan Al Jazeera mengatakan,Partai Demokrat Baru (NDP) akan menjadi sekutu paling alami bagi kaum Liberal karena mereka memiliki tumpang tindih ideologis yang paling banyak.

NDP juga memiliki 24 kursi, yang berarti Partai Liberal akan melewati ambang batas yang diperlukan untuk meloloskan undang-undang. Pemimpin NDP Jagmeet Singh mengatakan sebelum pemilihan dia akan bersedia bekerja dengan kaum Liberal.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya