Berita

PM Kanada Justin Trudeau/Net

Dunia

Gagal Kantongi Suara Mayoritas Di Parlemen, Partai PM Kanada Perlu Cari Koalisi

RABU, 23 OKTOBER 2019 | 07:00 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau berhasil memenangkan masa jabatan kedua pada pemilu yang digelar awal pekan ini.

Namun dia kehilangan mayoritas suara di parlemen Kanada.

Partai Liberal Trudeau memenangkan kursi terbanyak di parlemen Kanada , yakni 156 kursi. Namun partai itu tidak berhasil melewati ambang batas 170 kursi untuk memenangkan pemerintahan mayoritas.


Dengan demikian, Trudeau membutuhkan dukungan dari partai lain untuk mengesahkan undang-undang.

Sementara itu, Partai Konservatif memenangkan 121 kursi di parlemen. Pemimpin Partai Konservatif Andrew Scheer menyebut bahwa pihaknya sedang menunggu.

"Ketika pemerintah Anda jatuh, kaum Konservatif akan siap dan kami akan menang," kata Scheer.

Pasca pemilu, dalam minggu-minggu mendatang, Trudeau akan menyusun kabinet baru. Trudeau kemudian akan berkonsultasi dengan gubernur jenderal, yang mewakili Ratu Elizabeth II di Kanada, untuk menetapkan tanggal untuk memanggil kembali Parlemen.

Sebelum Parlemen dipanggil kembali, Trudeau dan pejabatnya akan menulis apa yang dikenal sebagai "Pidato dari Singgasana" untuk membuka sesi baru Parlemen.

Dibaca oleh gubernur jenderal, pidato tersebut memaparkan arahan pemerintah ke depan. Anggota Parlemen akan memperdebatkannya dan kemudian mereka memberikan suara.

Untuk dapat lolos, pidato membutuhkan dukungan dari mayoritas anggota parlemen, yakni 170 kursi atau lebih.

Para pengamat, seperti dikabarkan Al Jazeera mengatakan,Partai Demokrat Baru (NDP) akan menjadi sekutu paling alami bagi kaum Liberal karena mereka memiliki tumpang tindih ideologis yang paling banyak.

NDP juga memiliki 24 kursi, yang berarti Partai Liberal akan melewati ambang batas yang diperlukan untuk meloloskan undang-undang. Pemimpin NDP Jagmeet Singh mengatakan sebelum pemilihan dia akan bersedia bekerja dengan kaum Liberal.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya