Berita

Presiden Joko Widodo dan Sri Mulyani/Net

Publika

Pilihan Jokowi Untuk Sri Mulyani Sejalan Dengan Perkembangan Resesi Menuju Krisis

RABU, 23 OKTOBER 2019 | 02:32 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

PEMERINTAH mengakui bahwa sekarang Indonesia mengalami resesi sebagai akibat resesi global. Resesi jika meningkat satu tingkat lagi maka menjadi krisis. Sosok Sri Mulyani dipandang tetap oleh Presiden untuk menghadapi krisis dan mencari utang untuk membiayai krisis yang terjadi nanti.

1. Jabatan Menteri Keuangan jilid II bagi Sri Mulyani sudah sesuai dengan prestasi, jasa atau amal perbuatannya kepada pemerintahan ini sejak menjadi menteri 2016 lalu. Dan sudah sepatutnya diperpanjang. Sebab kalau diganti, maka akan menjadi masalah bagi orang lain. Masalah besarnya utang pemerintah dan utang BUMN hanya Sri Mulyani yang tahu jawabannya, sebab dia yang membuat dan mengetahui masalah tersebut.

2. Sri Mulyani telah menunjukkan kemampuannya dalam mencari utang bagi pemerintah mulai dari pemerintah SBY periode pertama sampai dengan pemerintahan Jokowi sekarang. Sri Mulyani sangat gesit memburu utang ke pasar internasional. Datang sendiri ke luar negeri dalam rangka mencari utang.


3. Hasilnya, Pemerintah Jokowi telah berhasil menambah utang luar negeri 47 persen sampai dengan Juni 2019 dan menambah surat utang negara 98 persen terhitung sejak Presiden Jokowi berkuasa sampai Juni 2019. Sebagian besar bertambah pada masa Sri Mulyani menjadi menteri dalam pemerintahan Jokowi tahun 2016 lalu. Dia diminta Presiden menjadi menteri setelah lepas jabatan dari IMF.

4. Dengan utang itulah pemerintahan ini masih bisa bertahan dalam lima tahun terakhir. Tanpa utang, tak mungkin pemerintah bisa bertahan. Tanpa utang, pemerintahan Jokowi sudah bangkrut. Sebagaimana diketahui dalam lima tahun terakhir, penerimaan negara dari migas dan batubara dan komoditas merosot akibat jatuhnya harga komoditas.

5. Indonesia akan terus membutuhkan utang untuk dapat melanjutkan roda pemerintahan. Kebutuhannya antara Rp 400 triliun sampai Rp 500 triliun setiap tahun. Hanya dengan tambahan itu, pemerintah dapat berlanjut. Sri Mulyani sudah terlatih dalam mencari utang sebanyak itu. Akan banyak investor global menawarkan utang ke Indonesia karena Indonesia sudah pasti menerimanya.

6. Tingkat penerimaan pajak dan pungutan negara lainnya sangat minim dalam lima tahun terakhir, karena pertumbuhan ekonomi global yang kurang baik. Sehingga penerimaan negara stagnan. Ditambah lagi tak banyak pemilik uang yang mengikuti tax amnesty yang dijalankan pemerintah.

Akibatnya utang menjadi pilihan satunya. Apalagi pelemahan ekonomi global terus berlanjut dan permintaan komoditas andalan indonesia melemah.

7. Sri Mulyani adalah sosok yang market friendly. Dia disukai pasar uang, pasar obligasi pemerintah. Apalagi tawarannya dalam soal imbal hasil utang Indonesia sangat besar. Dia pernah menjual surat utang Indonesia dengan bunga 11,625 persen. Itu adalah bunga yang menggiurkan bagi pelaku pasar.

Sekarang, rata-rata bunga yang ditawarkan pemerintah antara 8-9% kepada investor. Itu adalah tingkat bunga tertinggi di dunia salah satunya.

8. Sekarang memang banyak utang yang jatuh tempo. Tentu sebagai pihak yang berutang, maka dialah yang paling tahu cara membayarnya. Itulah mengapa ri Mulyani tetap dipilih oleh Jokowi. Sebab kalau diasrahkan ke yang lain, belum tentu tahu cara bayar utang itu. Salah satu andalan Sri Mulyani adalah menambah lagi utang baru.

9. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sekarang sedang ancang-ancang menaikkan cukai tembakau/rokok 25-35 %, menaikkan iuran BPJS untuk menambah tabungan pemerintah, merancang iuran wajib perumahan bagi buruh untuk menambah kas pemerintah, memungut iuran label halal untuk semua jenis barang konsumsi untuk menambah penerimaan negara.

Kemudian merancang menyita harta para penunggak pajak, seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak lainnya, dan menaikkan harga barang barang publik dan lain-lain. Semua itu memerlukan kemampuan memungut secara keras. Itulah mengapa Sri Mulyani diangkat kembali.

10. Sri Mulyani saya kira mendapat tugas penting untuk menjalankan mutual legal assitance (MLA) yang ditanda tangani dengan pemerintah Swiss dalam rangka menyita lebih dari 11 ribu triliun rupiah uang orang Indonesia yang disimpan di luar negeri hasil kejahatan keuangan.

Kita ingat tulisan Sri Mulyani tahun 2015 berjudul dirty money and development. Sri berhasrat pada uang kotor hasil perjudian, narkoba, prostitusi dan korupsi sebagai sumber dana pembangunan Indonesia. Sri Mulyani sendiri sudah mencobanya dengan tax amnesty. Bedanya MLA mengembalikan uang ke tangan negara, sedang kan tax amnesty mengembalikan uang ke tangan pemilik uang, yakni pelaku kejahatan keuangan.

11. Jika terjadi apa-apa dalam ekonomi Indonesia, Sri Mulyani sudah memiliki pengalaman sejak krisis 98, krisis 2008. Krisis 98 Indonesia telah berhasil menyelamatkan bank dengan dana utang obligasi senilai Rp 630 triliun. Krisis 2008 Indonesia berhasil menyelesaikan krisis dengan dana talangan Rp 6,7 triliun untuk bailout bank Century.

Jadi jika terjadi krisis 2019-2021, maka modul penyelesaiannya sudah ada di tangan Sri Mulyani. Modul standarnya adalah melalukan bailout utang swasta, BUMN, bank atau nonbank, dengan dana APBN, dana hasil utang, dan dana yang diperoleh dari menjual aset-aset negara yang tersisa.

Penulis adalah Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

UPDATE

Momen Haru, Teddy Kenang Perjalanan Gubernur Pramono di Kantor Setkab

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:16

Fondasi Membangun Ekosistem Informasi yang Sehat di Era Digital

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:14

Jangan Sampai Pengunduran Diri Gubernur BI Picu Gejolak Pasar

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:11

PDIP Soroti Kasus Febrie: Penegakan Hukum Tidak Boleh Tebang Pilih

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:07

Kuasa Hukum Nadiem Laporkan Dugaan Pelanggaran Etik dan Intimidasi Saksi ke KY

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:04

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KDKMP Diklaim Bisa Tambah Pendapatan Petani hingga Rp263 Triliun

Selasa, 28 Juli 2026 | 15:59

Transformasi Digital BRI Pacu Pertumbuhan Bisnis Merchant dan Transaksi QRIS

Selasa, 28 Juli 2026 | 15:51

Chad Ikuti Jejak Burkina Faso, Mali, dan Niger Keluar dari ICC

Selasa, 28 Juli 2026 | 15:49

Hasto Ogah Tanggapi Kaesang Maju Nyaleg di Jateng

Selasa, 28 Juli 2026 | 15:36

Selengkapnya