Berita

Wahyu Sakti Trenggono/Net

Politik

KABINET KERJA II

Relawan: Jokowi Tidak Boleh Tinggalkan Mas Treng

SELASA, 22 OKTOBER 2019 | 18:18 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Relawan Jokowi-Maruf paham bahwa penentuan kabinet merupakan hak prerogatif Joko Widodo sebagai Presiden. Hanya saja, kalau Jokowi mau memilih pengusaha untuk masuk kabinet, haruslah yang loyal dan berdedikasi.

Demikian disampaikan Ketua Umum Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Amisbat) Hendrik Dikson kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/10).

Jelas Hendrik, sosok Wahyu Sakti Trenggono atau yang akrab disapa Mas Treng, harusnya dipertimbangkan menjadi menteri. Apalagi Mas Treng merupakan Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf.


"Mas Treng enggak boleh ditinggalkan. Relawan tahu persis kerja Mas Treng," ujar dia dalam keterangannya.

"Kami tentu juga mengapresiasi pilihan sejumlah tokoh seperti Sri Mulyani Indrawati, Basuki Hadimuljono, Budi Karya Sumadi dan nama-nama lain. Tapi lagi-lagi, objektifitas itu penting. Kehati-hatian memilih menteri juga suatu keniscayaan," tutur Hendrik menambahkan.

Sementara itu, Ketua Kornas Jokowi, Havid Permana mengatakan, relawan berharap penyusunan kabinet dilakukan secara objektif. Figur-figur yang nantinya menjadi pembantu Presiden, sepatutnya benar-benar memiliki kualitas, kompotensi dan integritas mumpuni.

Selain itu, jangan lupakan mereka yang sudah berkeringat dan berjuang di lapangan selama 5 tahun pemerintahan pertama Presiden Jokowi. Kemenangan yang diraih Jokowi-Maruf saat Pilpres 2019, adalah hasil dari kerja keras bersama.

"Tidak mudah bagi partai politik, relawan, termasuk pendukung Pak Jokowi dan Kiai Maruf menarik suara rakyat. Sebab terpaan hoax, ujaran kebencian, fitnah sangat masih terjadi selama kampanye Pilpres 2019," ungkap Havid.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya