Berita

Wahyu Sakti Trenggono/Net

Politik

KABINET KERJA II

Relawan: Jokowi Tidak Boleh Tinggalkan Mas Treng

SELASA, 22 OKTOBER 2019 | 18:18 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Relawan Jokowi-Maruf paham bahwa penentuan kabinet merupakan hak prerogatif Joko Widodo sebagai Presiden. Hanya saja, kalau Jokowi mau memilih pengusaha untuk masuk kabinet, haruslah yang loyal dan berdedikasi.

Demikian disampaikan Ketua Umum Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Amisbat) Hendrik Dikson kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/10).

Jelas Hendrik, sosok Wahyu Sakti Trenggono atau yang akrab disapa Mas Treng, harusnya dipertimbangkan menjadi menteri. Apalagi Mas Treng merupakan Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf.


"Mas Treng enggak boleh ditinggalkan. Relawan tahu persis kerja Mas Treng," ujar dia dalam keterangannya.

"Kami tentu juga mengapresiasi pilihan sejumlah tokoh seperti Sri Mulyani Indrawati, Basuki Hadimuljono, Budi Karya Sumadi dan nama-nama lain. Tapi lagi-lagi, objektifitas itu penting. Kehati-hatian memilih menteri juga suatu keniscayaan," tutur Hendrik menambahkan.

Sementara itu, Ketua Kornas Jokowi, Havid Permana mengatakan, relawan berharap penyusunan kabinet dilakukan secara objektif. Figur-figur yang nantinya menjadi pembantu Presiden, sepatutnya benar-benar memiliki kualitas, kompotensi dan integritas mumpuni.

Selain itu, jangan lupakan mereka yang sudah berkeringat dan berjuang di lapangan selama 5 tahun pemerintahan pertama Presiden Jokowi. Kemenangan yang diraih Jokowi-Maruf saat Pilpres 2019, adalah hasil dari kerja keras bersama.

"Tidak mudah bagi partai politik, relawan, termasuk pendukung Pak Jokowi dan Kiai Maruf menarik suara rakyat. Sebab terpaan hoax, ujaran kebencian, fitnah sangat masih terjadi selama kampanye Pilpres 2019," ungkap Havid.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya