Berita

Wahyu Sakti Trenggono/Net

Politik

KABINET KERJA II

Relawan: Jokowi Tidak Boleh Tinggalkan Mas Treng

SELASA, 22 OKTOBER 2019 | 18:18 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Relawan Jokowi-Maruf paham bahwa penentuan kabinet merupakan hak prerogatif Joko Widodo sebagai Presiden. Hanya saja, kalau Jokowi mau memilih pengusaha untuk masuk kabinet, haruslah yang loyal dan berdedikasi.

Demikian disampaikan Ketua Umum Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Amisbat) Hendrik Dikson kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/10).

Jelas Hendrik, sosok Wahyu Sakti Trenggono atau yang akrab disapa Mas Treng, harusnya dipertimbangkan menjadi menteri. Apalagi Mas Treng merupakan Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf.


"Mas Treng enggak boleh ditinggalkan. Relawan tahu persis kerja Mas Treng," ujar dia dalam keterangannya.

"Kami tentu juga mengapresiasi pilihan sejumlah tokoh seperti Sri Mulyani Indrawati, Basuki Hadimuljono, Budi Karya Sumadi dan nama-nama lain. Tapi lagi-lagi, objektifitas itu penting. Kehati-hatian memilih menteri juga suatu keniscayaan," tutur Hendrik menambahkan.

Sementara itu, Ketua Kornas Jokowi, Havid Permana mengatakan, relawan berharap penyusunan kabinet dilakukan secara objektif. Figur-figur yang nantinya menjadi pembantu Presiden, sepatutnya benar-benar memiliki kualitas, kompotensi dan integritas mumpuni.

Selain itu, jangan lupakan mereka yang sudah berkeringat dan berjuang di lapangan selama 5 tahun pemerintahan pertama Presiden Jokowi. Kemenangan yang diraih Jokowi-Maruf saat Pilpres 2019, adalah hasil dari kerja keras bersama.

"Tidak mudah bagi partai politik, relawan, termasuk pendukung Pak Jokowi dan Kiai Maruf menarik suara rakyat. Sebab terpaan hoax, ujaran kebencian, fitnah sangat masih terjadi selama kampanye Pilpres 2019," ungkap Havid.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya