Berita

Mahathir Mohamad/Net

Dunia

Mahathir Mohamad Tegas Bela Kashmir Meski Ekspor Kelapa Sawit Malaysia Diboikot India

SELASA, 22 OKTOBER 2019 | 15:07 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menegaskan bahwa dia tidak akan menarik kembali kecamannya atas tindakan India di wilayah Kashmir yang disengketakan dengan Pakistan.

"Kami mengutarakan pendapat kami, dan kami tidak menarik atau mengubah," tegas Mahathir kepada wartawan di luar parlemen Malaysia (Selasa, 22/10).

"Apa yang kita katakan adalah kita semua harus mematuhi resolusi (PBB). Jika tidak, apa gunanya PBB?" sambungnya.


Dewan Keamanan PBB sendiri diketahui mengadopsi beberapa resolusi pada tahun 1948 dan pada 1950an tentang perselisihan antara India dan Pakistan mengenai Kashmir, termasuk yang mengatakan bahwa pemungutan suara harus diadakan untuk menentukan masa depan wilayah tersebut.

Sikap Mahathir seperti itu menyebabkan India menyerukan boikot minyak sawit Malaysia. Badan perdagangan minyak nabati India awal pekan ini meminta anggotanya untuk berhenti membeli minyak sawit Malaysia setelah Mahathir mengatakan di Majelis Umum PBB bulan lalu bahwa India telah menyerbu dan menduduki wilayah Kashmir.

Diketahui bahwa ketegangan di Kashmir terjadi pertengahan tahun ini setelah Pemerintah Perdana Menteri India Narendra Modi menghapus otonomi lama bagian India dari Kashmir, tepatnya pada 5 Agustus lalu. Modi menyebutnya sebagai masalah internal dan mengkritik negara-negara lain yang telah berbicara menentang langkah itu.

Merujuk pada data pemerintah India, seperti dikabarkan Channel News Asia, ekspor Malaysia ke India bernilai 10,8 miliar dolar AS pada tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret lalu. Sementara impornya mencapai 6,4 miliar dolar AS.

India sendiri adalah tujuan ekspor terbesar ketiga Malaysia pada tahun 2018 untuk minyak kelapa sawit dan produk-produk berbasis kelapa sawit senilai 1,63 miliar dolar AS.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya