Berita

Mahathir Mohamad/Net

Dunia

Mahathir Mohamad Tegas Bela Kashmir Meski Ekspor Kelapa Sawit Malaysia Diboikot India

SELASA, 22 OKTOBER 2019 | 15:07 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menegaskan bahwa dia tidak akan menarik kembali kecamannya atas tindakan India di wilayah Kashmir yang disengketakan dengan Pakistan.

"Kami mengutarakan pendapat kami, dan kami tidak menarik atau mengubah," tegas Mahathir kepada wartawan di luar parlemen Malaysia (Selasa, 22/10).

"Apa yang kita katakan adalah kita semua harus mematuhi resolusi (PBB). Jika tidak, apa gunanya PBB?" sambungnya.


Dewan Keamanan PBB sendiri diketahui mengadopsi beberapa resolusi pada tahun 1948 dan pada 1950an tentang perselisihan antara India dan Pakistan mengenai Kashmir, termasuk yang mengatakan bahwa pemungutan suara harus diadakan untuk menentukan masa depan wilayah tersebut.

Sikap Mahathir seperti itu menyebabkan India menyerukan boikot minyak sawit Malaysia. Badan perdagangan minyak nabati India awal pekan ini meminta anggotanya untuk berhenti membeli minyak sawit Malaysia setelah Mahathir mengatakan di Majelis Umum PBB bulan lalu bahwa India telah menyerbu dan menduduki wilayah Kashmir.

Diketahui bahwa ketegangan di Kashmir terjadi pertengahan tahun ini setelah Pemerintah Perdana Menteri India Narendra Modi menghapus otonomi lama bagian India dari Kashmir, tepatnya pada 5 Agustus lalu. Modi menyebutnya sebagai masalah internal dan mengkritik negara-negara lain yang telah berbicara menentang langkah itu.

Merujuk pada data pemerintah India, seperti dikabarkan Channel News Asia, ekspor Malaysia ke India bernilai 10,8 miliar dolar AS pada tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret lalu. Sementara impornya mencapai 6,4 miliar dolar AS.

India sendiri adalah tujuan ekspor terbesar ketiga Malaysia pada tahun 2018 untuk minyak kelapa sawit dan produk-produk berbasis kelapa sawit senilai 1,63 miliar dolar AS.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya