Berita

Benjamin Netanyahu/Net

Dunia

Gagal Bentuk Pemerintahan Bersatu Israel, Benjamin Netanyahu Angkat Tangan

SELASA, 22 OKTOBER 2019 | 06:50 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa dia akan menghentikan upayanya untuk membentuk pemerintahan baru.

Pengumuman itu disampaikan pada Senin (21/10) setelah dia gagal membentuk koalisi setelah pemilihan parlemen yang tidak meyakinkan bulan lalu.

Netanyahu, yang mengepalai partai sayap kanan Likud dan menghadapi dakwaan potensial dalam tiga kasus korupsi itu berharap untuk membentuk pemerintah persatuan saingan utamanya, yakni mantan kepala militer Benny Gantz. Namun upaya tersebut berulang kali gagal.


Dalam sebuah video yang diunggah di akun Facebook resminya, Netanyahu mengatakan bahwa meskipun dia telah berusaha tanpa lelah untuk membangun pemerintahan dengan Gantz, namun dia telah berulang kali ditolak.
"Selama beberapa minggu terakhir, saya melakukan segala upaya untuk membawa Benny Gantz ke meja perundingan. Setiap upaya untuk membentuk pemerintah persatuan nasional yang luas, setiap upaya untuk mencegah pemilihan lagi," kata Netanyahu.

"Saya menyesal, berkali-kali dia menolak. Dia hanya menolak," sambungnya.

Dengan demikian, Netanyahu mengatakan bahwa dia akan mengembalikan "mandat" kepada Presiden Reuven Rivlin.

Sebelumnya, Rivlin memberikan Netanyahu kesempatan pertama untuk membentuk pemerintahan karena blok sayap kanan yang dipimpin Likud dan partai-partai keagamaan memenangkan kursi terbanyak di parlemen pemungutan suara 17 September lalu. Partai tersebut mengambil 55 dari 120 kursi parlemen. Jumlah itu satu kursi lebih banyak daripada Partai Biru dan Putih.

Sebagai partai individu, Likud memenangkan 32 kursi, sementara Biru dan Putih meraih 33 kursi.

Sementara itu Partai Biru dan Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka bertekad untuk membentuk pemerintah persatuan liberal, yang dipimpin oleh Benny Gantz.

"Waktu berputar sudah berakhir, dan sekarang saatnya untuk bertindak," kata partai itu dalam sebuah pernyataan, seperti dimuat Al Jazeera.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya