Berita

Benjamin Netanyahu/Net

Dunia

Gagal Bentuk Pemerintahan Bersatu Israel, Benjamin Netanyahu Angkat Tangan

SELASA, 22 OKTOBER 2019 | 06:50 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa dia akan menghentikan upayanya untuk membentuk pemerintahan baru.

Pengumuman itu disampaikan pada Senin (21/10) setelah dia gagal membentuk koalisi setelah pemilihan parlemen yang tidak meyakinkan bulan lalu.

Netanyahu, yang mengepalai partai sayap kanan Likud dan menghadapi dakwaan potensial dalam tiga kasus korupsi itu berharap untuk membentuk pemerintah persatuan saingan utamanya, yakni mantan kepala militer Benny Gantz. Namun upaya tersebut berulang kali gagal.


Dalam sebuah video yang diunggah di akun Facebook resminya, Netanyahu mengatakan bahwa meskipun dia telah berusaha tanpa lelah untuk membangun pemerintahan dengan Gantz, namun dia telah berulang kali ditolak.
"Selama beberapa minggu terakhir, saya melakukan segala upaya untuk membawa Benny Gantz ke meja perundingan. Setiap upaya untuk membentuk pemerintah persatuan nasional yang luas, setiap upaya untuk mencegah pemilihan lagi," kata Netanyahu.

"Saya menyesal, berkali-kali dia menolak. Dia hanya menolak," sambungnya.

Dengan demikian, Netanyahu mengatakan bahwa dia akan mengembalikan "mandat" kepada Presiden Reuven Rivlin.

Sebelumnya, Rivlin memberikan Netanyahu kesempatan pertama untuk membentuk pemerintahan karena blok sayap kanan yang dipimpin Likud dan partai-partai keagamaan memenangkan kursi terbanyak di parlemen pemungutan suara 17 September lalu. Partai tersebut mengambil 55 dari 120 kursi parlemen. Jumlah itu satu kursi lebih banyak daripada Partai Biru dan Putih.

Sebagai partai individu, Likud memenangkan 32 kursi, sementara Biru dan Putih meraih 33 kursi.

Sementara itu Partai Biru dan Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka bertekad untuk membentuk pemerintah persatuan liberal, yang dipimpin oleh Benny Gantz.

"Waktu berputar sudah berakhir, dan sekarang saatnya untuk bertindak," kata partai itu dalam sebuah pernyataan, seperti dimuat Al Jazeera.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya