Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan prioritas pembangunan SDM dan infrastruktur saat menyampaikan pidato usai dilantik bersama Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Minggu (21/10).
Penyiapan SDM unggul merupakan persyaratan utama jika bangsa ini mau unggul bersaing dengan negara-negara lain, dan hal ini wajib disikapi secara serius oleh seluruh komponen bangsa.
Asosiasi Jasa Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) mengapresiasi pidato Jokowi tentang SDM Unggul Indonesia.
"APJATI siap menjadi gugus terdepan dalam penyiapan SDM unggul khususnya bidang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan ditempatkan ke luar negeri," ujar Ketua Umum APJATI, Ayub Basalamah di Jakarta, Senin.
Menurut Ayub, anjuran Jokowi agar seluruh komponen bangsa Indonesia membantu penyiapan SDM Unggul sudah tepat. Negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura dan Hongkong memang maju mengikuti Jepang yang lebih dulu serius dalam menyiapkan anggota SDM Unggul.
Di level ASEAN, Kamboja dan Vietnam pun kini sudah serius dalam menyiapkan SDM unggul. Karena itu, kita jangan sampai tersisih dengan Vietnam dan Kamboja dalam persaingan SDM di tingkat global.
Negeri Filipina, lanjut Ayub, mengandalkan pemasukan utamanya dari sektor pekerja migran. Jumlah penduduknya lebih kecil dari Indonesia tetapi nilai remitansinya setahun 24 miliar dolar AS sementara Indonesia hanya 8,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp. 127 triliun per tahun.
Dalam hal remitansi, sumbangan pahlawan devisa sudah menempati urutan kedua setelah pemasukan dari minyak dan gas bumi. Karena itu, dengan jumlah pengiriman PMI yang besar seharusnya remitansi yang dihasilkan juga besar.
Ayub menambahkan, dalam rangka terciptanya SDM unggul, APJATI terus akan meningkatkan kerjasama dengan peguruan tinggi dan lembaga sertifikasi profesi.
"Kami pastikan bahwa tenaga kerja yang kami tempatkan sudah memiliki kompetensi dan itu dibuktikan dengan sertifikasi kompetensinya," imbuh Ayub dalam keterangannya.
Ayub menuturkan, remitansi memainkan peran besar dalam ekonomi Indonesia termasuk dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah serta kesejahteraan masyarakat.
Mengutip pernyataan Menko Perekonominan, Darmin Nasution, data Bank Indonesia pada 2018, tercatat dana remitansi yang dikirimkan PMI selama setahun sebesar 10,97 miliar dollar AS atau sekitar Rp 155 triliun. Dana remitansi tersebut dihasilkan oleh sekitar 9 juta jiwa PMI yang tersebar di berbagai negara.
Karena itu, kata Ayub, tantangan penyiapan mengatasi pengangguran di dalam negeri ke depan juga kian komplek. Jadi pilihan bekerja ke luar negeri dengan kompetensi yang mumpuni merupakan pilihan yang harus dipersiapkan. Apalagi kita harus menghadapi kondisi bonus demografi Indonesia yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2020-2030 yang akan datang.
Ditambahkannya, bahwa jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) pada 2020-2030 akan mencapai 70 persen, sedangkan 30 persen adalah penduduk dengan usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun). Bila dilihat dari jumlahnya, penduduk usia produktif mencapai sekitar 180 juta, sementara penduduk non produktif hanya 60 juta.
"APJATI akan terus membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran di dalam negeri dan pada saat bersamaan terus berupaya meningkatkan SDM PMI yang unggul agar siap bekerja di mancanegara," tutup Ayub.
