Berita

Protes koran-koran Australia/Net

Dunia

Lancarkan Kampanye Melawan Kerahasiaan, Media Australia Hitamkan Halaman Depannya

SENIN, 21 OKTOBER 2019 | 13:31 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Hampir seluruh surat kabar di Australia menghitamkan tulisan di halaman depannya pada awal pekan ini seperti dokumen pemerintah rahasia yang telah disensor.

Senin (21/10), mulai dari The Australian, The Sydney Morning Herald, The Daily Telegraph, hingga Australian Financial Review melakukan kampanye melawan kerahasiaan dan peraturan pemerintah yang menempatkan pelaporan dan kebebasan pers dalam bahaya.

Dimuat Al Jazeera, kampanye ini dirancang untuk memunculkan tekanan publik kepada pemerintah agar membebaskan jurnalis dari undang-undang yang membatasi akses ke informasi sensitif, memberlakukan sistem informasi yang berfungsi dengan baik, dan meningkatkan tolak ukur untuk tuntutan hukum pencemaran nama baik.  


Selain menghitamkan halaman depannya, terdapat juga cap merah "Secret" dan sebuah iklan pertanyaan,"Ketika pemerintah menyembunyikan kebenaran dari Anda, apa yang mereka tutupi?"

"Ini tentang mempertahankan hak dasar setiap warga Australia untuk mendapat informasi yang benar tentang keputusan penting yang dibuat pemerintah atas nama mereka," kata Kepala Eksekutif Nine, Hugh Marks.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Eksekutif News Corp Australasia, Michael Miller yang mengatakan orang "harus selalu curiga terhadap pemerintah yang ingin membatasi hak mereka untuk mengetahui apa yang terjadi".  

Meski demikian, Menteri Komunikasi Australia, Paul Fletcher belum memberikan komentar perihal kampanye media ini.

Sejak tahun ini, media Australia memang mendapatkan sorotan. Puluhan jurnalis dan media Australia dihukum karena meliput sidang mantan bendahara Vatikan, Kardinal George Pell yang dinyatakan bersalah atas tuduhan pelecehan seksual terhadap anak.

Setelah itu, pada Juni lalu, polisi menggerebek kantor pusat ABC dan rumah editor News Corp yang dicurigai menerima dokumen rahasia nasional yang membuat 9.000 file komputer. Alhasil, kejadian ini memicu kecaman internasional.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya