Punya Modal Politik Kuat, Tak Ada Dalih Bagi Jokowi Untuk Mengelak Dari Janjinya

Joko Widodo dan Maruf Amin resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Segala bentuk ucapan selamat, harapan, dan doa mengiringi langkah keduanya selama lima tahun ke depan.

Jokowi-Maruf Amin tak bisa leha-leha. Karena sejumlah isu krusial yang langsung berkait dengan kepentingan publik sudah ada di hadapan mereka.

Yakni masalah target pertumbuhan ekonomi yang tidak tercapai, defisit neraca perdagangan, utang luar negeri yang terus membengkak, penurunan daya beli masyarakat, serta makin meroketnya biaya layanan sosial dasar.

Demikian yang disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Ade Reza Hariyadi saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL.

"Periode kedua ini, Jokowi seharusnya makin confidence untuk merealisasikan janjinya tentang keadilan dan kesejahteraan rakyat," ujar Ade Senin (21/10).

Karena, menurut Ade, Jokowi-Maruf setidaknya sudah punya dua modal penting untuk merealisasikan janji kampanye mereka. Yakni dukungan mayoritas dalam Pilpres dan kekuatan koalisi di Parlemen.

"Potensi dukungan makin kuat jika Prabowo dan koalisinya juga masuk dalam pemerintahan.  Sehingga tidak ada dalih politik lagi bagi pemerintah yang baru untuk mengelak dari janjinya," katanya.

Melalui modal politik kuat itu, Jokowi-Maruf juga hendaknya dapat merangkul seluruh elemen sosial yang sebelumnya terfragmentasi dengan pendekatan konsensus.

"Hal ini mengingat kekhawatiran publik tentang pembatasan kebebasan sipil dan kriminalisasi politik (masih besar)," pungkasnya.