Jokowi-Maruf bersama dengan pimpinan MPR RI/Ist
Pengumuman susunan kabinet dalam waktu dekat akan disampaikan ke publik oleh Presiden Joko Widodo.
Namun demikian, pengamat ekonomi, Salamudin Daeng justru berpandangan lain. Merujuk situasi ekonomi saat ini yang tak mendukung, Presiden Jokowi sebaiknya menunda pengumuman menteri-menterinya.
"Presiden tidak perlu terburu-buru mengumumkan kabinet dan harus mempertimbangkan secara serius perkembangan situasi. Apalagi ditambah oleh perkembangan dalam penerimaan negara yang kurang menguntungkan," kata Salamudin Daeng kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (20/10).
Belum lama ini, International Monetary Fund (IMF) telah merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,2 persen ke 3 persen. Hal ini pun harus menjadi pertimbangan Jokowi dalam memilih para pembantunya, khususnya dalam pos kementerian ekonomi.
Jokowi, kata Salamudin, harus berhati-hati dan cermat. Kabinet yang akan dipilih harus merupakan respons terhadap pelemahan ekonomi global dan ancaman resesi.
"Pengangkatan kabinet yang terburu-buru, hanya semata-mata bagi-bagi kekuasaan di antara oligarki politik berpotensi tidak didukung pasar. Padahal Indonesia membutuhkan kebijakan
counter cyclical poicy untuk melawan resesi," paparnya.
Untuk itu, jelasnya, fiskal Indonesia harus kuat terlebih dahulu. Demikian juga keuangan BUMN harus diperkuat. Sementra keadaan fiskal dan BUMN saat ini menurut Salamudin sedang dalam kondisi kurang menguntungkan.
Jokowi juga dinilai perlu meminta padangan dari berbagai stakeholder terkait dalam menentukan menteri-menteri pos ekonomi agar tak terjerembab.
"Penundaan pelantikan kabinet diperlukan untuk melakukan seleksi yang lebih cermat. Kabinet harus benar-benar didukung rakyat. Sebab kalau tidak, ini akan sangat menyulitkan upaya pemulihan ekonomi ke depan yang memerlukan stabilitas politik yang baik," tandasnya.
