Pemimpin Hong Kong Carrie Lam membela penggunaan kekuatan senjata yang dilakukan oleh polisi dalam menghadapi pengunjuk rasa di tengah aksi protes anti-pemerintah.
Lam menyebut bahwa lengkah tersebut telah sesuai diambil polisi untuk menanggapi para pemrotes dalam peristiwa berskala besar. Dia pun menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir tindakan yang melanggar hukum atau kekerasan.
"Kita harus memiliki keyakinan pada aturan hukum Hong Kong, yang juga termasuk mematuhi hukum," tambah Lam dalam sebuah wawancara dengan penyiar publik
RTHK dan dimuat ulang
(Minggu, 20/10).
Dalam kesempatan yang sama, Lam juga menekankan nilai kebebasan berbicara, dengan mengatakan bahwa pemerintah tidak memiliki niat untuk melakukan pendaftaran wartawan yang seragam atau untuk memeriksa siapa yang akan memenuhi syarat untuk melakukan liputan berita.
"Kebebasan berbicara adalah nilai inti di Hong Kong," kata Lam.
"Saya sepenuhnya setuju dengan gagasan bahwa wartawan memiliki hak untuk menggunakan kekuatan mereka sebagai kekuatan keempat," sambungnya.
Diketahui bahwa gelobang aksi unjuk rasa anti-pemerintah belum juga menunjukkan tanda-tanda usai setelah berbulan-bulan. Ribuan pengunjuk rasa masih turun ke jalan setiap minggu di Hong Kong untuk menyuarakan protes.
Aksi unjuk rasa diawali dengan protes akan RUU ekstradisi ke China. Banyak warga Hong Kong menilai bahwa RUU itu adalah bentuk lain cengkraman China. Namun, meski kini RUU itu telah dibatalkan, namun protes belum usai. Tuntutan mereka pun semakin luas dan menyerukan Lam untuk mundur, demokrasi yang lebih transparan dan penyelidikan atas dugaan kebrutalan polisi.
