Berita

Pengamanan di Komplek Gedung Parlemen/RMOL

Politik

Pengerahan Ribuan Aparat Kawal Pelantikan Jokowi Sudah Sesuai SOP, Tidak Perlu Dibesar-besarkan

SABTU, 19 OKTOBER 2019 | 19:26 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Tiga puluh ribu aparat gabungan TNI-Polri dikerahkan saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Besok siang Minggu (20/10). Masyarakat tidak perlu membsar-besarkan pengerahan puluhan ribu aparat tersebut.
 
Pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menyebutkan, pengerahan ribuan aparat keamanan saat acara kenegaraan memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Apalagi dalam acara pelantikan presiden terpilih akan dihadiri kepala negara tetangga dan ratusan duta besar.

"Aparat ingin benar-benar memberikan kepercayaan pada dunia karena banyaknya tamu undangan dari pejabat negara lain. jadi sudah sesuai dengan SOP, tidak perlu dibesar-besarkan," kata Ngasiman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (20/10).


Lebih lanjut, Ngasiman menjelaskan, meski Jokowi menginginkan proses pelantikan dengan sederhana aparat keamanan harus tetap menjalankan fungsi pengamanan sesuai aturan.

Simon -sapaan akrabnya- menyebutkan, pada pelantikan Jokowi-JK tahun 2014 silam, ada 24 ribu aparat gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan. Dia mengimbau masyarakat tidak perlu heboh dengan tugas pengamana yang dijalankan oleh aparat TNI-Polri.

"Sebetulnya Presiden Joko Widodo sendiri menginginkan kesederhanaan yang tidak mengurangi kekhidmatan dalam prosesi pelantikan tapi aparat keamanan (TNI-Polri) ingin supaya berjalan sesuai dengan SOP," tandas Simon.

Pelantikan besok akan dihadiri oleh 17 kepala negara dan 168 duta besar. Selain itu mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Megawati Soekarnoputri juga dikonfirmasi oleh MPR akan hadir. Termasuk eks pesaing Jokowi, Prabowo Subianto dan Sandiaga Slaahudin Uno juga dikonfirmasi akan menghadiri pelantikan yang berlangsung besok siang di Komplek Gedung Kura-kura itu.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya