Berita

Pengamanan di Komplek Gedung Parlemen/RMOL

Politik

Pengerahan Ribuan Aparat Kawal Pelantikan Jokowi Sudah Sesuai SOP, Tidak Perlu Dibesar-besarkan

SABTU, 19 OKTOBER 2019 | 19:26 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Tiga puluh ribu aparat gabungan TNI-Polri dikerahkan saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Besok siang Minggu (20/10). Masyarakat tidak perlu membsar-besarkan pengerahan puluhan ribu aparat tersebut.
 
Pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menyebutkan, pengerahan ribuan aparat keamanan saat acara kenegaraan memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Apalagi dalam acara pelantikan presiden terpilih akan dihadiri kepala negara tetangga dan ratusan duta besar.

"Aparat ingin benar-benar memberikan kepercayaan pada dunia karena banyaknya tamu undangan dari pejabat negara lain. jadi sudah sesuai dengan SOP, tidak perlu dibesar-besarkan," kata Ngasiman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (20/10).


Lebih lanjut, Ngasiman menjelaskan, meski Jokowi menginginkan proses pelantikan dengan sederhana aparat keamanan harus tetap menjalankan fungsi pengamanan sesuai aturan.

Simon -sapaan akrabnya- menyebutkan, pada pelantikan Jokowi-JK tahun 2014 silam, ada 24 ribu aparat gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan. Dia mengimbau masyarakat tidak perlu heboh dengan tugas pengamana yang dijalankan oleh aparat TNI-Polri.

"Sebetulnya Presiden Joko Widodo sendiri menginginkan kesederhanaan yang tidak mengurangi kekhidmatan dalam prosesi pelantikan tapi aparat keamanan (TNI-Polri) ingin supaya berjalan sesuai dengan SOP," tandas Simon.

Pelantikan besok akan dihadiri oleh 17 kepala negara dan 168 duta besar. Selain itu mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Megawati Soekarnoputri juga dikonfirmasi oleh MPR akan hadir. Termasuk eks pesaing Jokowi, Prabowo Subianto dan Sandiaga Slaahudin Uno juga dikonfirmasi akan menghadiri pelantikan yang berlangsung besok siang di Komplek Gedung Kura-kura itu.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya