Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi, Jangan Sampai Kegagalan Bidang Ekonomi Periode Pertama Terulang!

JUMAT, 18 OKTOBER 2019 | 15:23 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Masalah ekonomi menjadi momok yang menakutkan bagi pemerintahan Joko Widodo. Sebab, semua target yang dicanangkan di periode pertama seperti gagal total.

Kegagalan bisa tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi yang tidak bisa bergerak lebih baik dari angka lima persen. Bahkan diprediksi tahun ini akan nyungsep ke angka 4 persen.

Pengamat politik, Jajat Nurjaman menguraikan bahwa tambahan kekuatan partai pendukung pemerintah seharusnya bisa lebih memberikan ruang yang leluasa untuk memilih orang-orang yang tepat dalam mengisi pos kementerian, terutama dalam bidang ekonomi.


“Jangan sampai apa yang terjadi di periode pertama ini kembali terulang yang salah satu faktornya ditengarai akibat keliru menempatkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya, sehingga pemerintah selalu gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkannya,” ujar Jajat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/10).

Jajat menilai, tidak ada salahnya jika dalam periode keduanya nanti Jokowi mengadopsi konsep ekonomi seperti yang ditawarkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Menurutnya, yang dibutuhkan di pos ekonomi tidak hanya muka baru, melainkan juga tapi kemampuan dalam memberikan solusi terbaik agar perekonomian bisa lebih baik.

Hanya dengan begitu, target pencapaian ekonomi tidak lagi mengawang dan akan meroket seperti pada periode pertama. Periode kedua ini adalah ajang pembuktian terakhir bagi Jokowi atas kemampuannya membawa Indonesia lebih baik, untuk itu diperlukan kerjasama dari semua pihak.

“Saya kira dengan membentuk koalisi gemuk ini diharapkan tidak sebatas tentang bagi-bagi kursi, tapi lebih menekankan akan pentingnya menyelematkan nasib ekonomi Indonesia ke depan,” tutup Jajat.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya