Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi, Jangan Sampai Kegagalan Bidang Ekonomi Periode Pertama Terulang!

JUMAT, 18 OKTOBER 2019 | 15:23 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Masalah ekonomi menjadi momok yang menakutkan bagi pemerintahan Joko Widodo. Sebab, semua target yang dicanangkan di periode pertama seperti gagal total.

Kegagalan bisa tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi yang tidak bisa bergerak lebih baik dari angka lima persen. Bahkan diprediksi tahun ini akan nyungsep ke angka 4 persen.

Pengamat politik, Jajat Nurjaman menguraikan bahwa tambahan kekuatan partai pendukung pemerintah seharusnya bisa lebih memberikan ruang yang leluasa untuk memilih orang-orang yang tepat dalam mengisi pos kementerian, terutama dalam bidang ekonomi.


“Jangan sampai apa yang terjadi di periode pertama ini kembali terulang yang salah satu faktornya ditengarai akibat keliru menempatkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya, sehingga pemerintah selalu gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkannya,” ujar Jajat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/10).

Jajat menilai, tidak ada salahnya jika dalam periode keduanya nanti Jokowi mengadopsi konsep ekonomi seperti yang ditawarkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Menurutnya, yang dibutuhkan di pos ekonomi tidak hanya muka baru, melainkan juga tapi kemampuan dalam memberikan solusi terbaik agar perekonomian bisa lebih baik.

Hanya dengan begitu, target pencapaian ekonomi tidak lagi mengawang dan akan meroket seperti pada periode pertama. Periode kedua ini adalah ajang pembuktian terakhir bagi Jokowi atas kemampuannya membawa Indonesia lebih baik, untuk itu diperlukan kerjasama dari semua pihak.

“Saya kira dengan membentuk koalisi gemuk ini diharapkan tidak sebatas tentang bagi-bagi kursi, tapi lebih menekankan akan pentingnya menyelematkan nasib ekonomi Indonesia ke depan,” tutup Jajat.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya