Berita

Rapor tim ekonomi Jokowi semuanya merah/Net

Politik

Bukan Sekadar Merah, Rapor Tim Ekonomi Jokowi Tak Layak Tulis

JUMAT, 18 OKTOBER 2019 | 14:10 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Perekonomian di Indonesia tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam periode pertama Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini menunjukkan bahwa rapor para pembantu Jokowi di bidang ekonomi tak layak ditulis.

Peneliti Founding Fathers House, Dian Permata mengatakan, persoalan ekonomi di Indonesia bukan hal yang baru terjadi. Namun telah menjadi persoalan sejak awal kepemimpinan Presiden Jokowi pada 2014 lalu.

"Dari awal, ekonomi itu adalah persoalan yang paling utama. Ketika pak Jokowi naik itu kan ekonomi Indonesia masih 4,9 atau 5,0 seingat saya. Sekarang itu kan ada di poin 5,2 atau 5,3. Artinya kenaikannya nggak signifikan," ucap Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/10).


Dengan kata lain, lanjut Dian, para pembantu Presiden Jokowi di Kementerian bidang ekonomi tidak menunjukkan prestasi. Bahkan bisa disebut nihil.

"Rapornya kan nggak naik, 0,2-0,3 itu bukan sebuah kenaikan spektakuler. Rapornya itu bukan merah lagi, sudah nggak layak ditulis malah," tegasnya.

Menurut Dian, hal itu bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang hanya sekitar 0,2 hingga 0,5. Bahkan, Jokowi juga pernah marah lantaran ada sekitar 33 perusahaan China yang hengkang dari Indonesia.

"Ketiga, hukum sudah seperti ini, beban biaya politik ekonomi makin tinggi, sehingga ekonomi Indonesia ke depan harus menjadi fokus utama. Kita punya menteri, menteri terbaik gitu kan. Tapi kenyataannya adalah (ekonomi) kita nggak naik-naik juga. Ini kan buah kerjaan dari menteri atau anak buah pak Jokowi. Kalau seperti ini kan artinya nggak ada yang berhasil," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya