Berita

Boris Johnson kembali harus menghadapi parlemen Inggris soal Brexit/Net

Dunia

Brexit Belum Berakhir, Ujian Berat Boris Johnson Ada Di Parlemen

JUMAT, 18 OKTOBER 2019 | 13:52 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Senyum semringah penuh kemenangan terukir di wajah Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, ketika Brexit resmi mencapai kesepakatan. Sayang, senyum itu tidak bertahan lama karena Johnson kini harus menghadapi ujian berat dari parlemennya sendiri.

Setelah pembiaraan intensif seminggu menuju detik-detik tenggat waktu Brexit 31 Oktober, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker memecahkan keingintahuan publik dengan cuitannya pada Kamis pagi (17/10).

“Kami punya satu! Ini adalah perjanjian yang adil dan seimbang untuk Uni Eropa dan Inggris dan ini merupakan bukti komitmen kami," tulis Juncker seperti yang dikutip Associated Press.


Dengan suara bulat, para pemimpin Eropa menyetujui proposal yang diajukan Johnson dalam Konferensi Tingkat Tinggi, meski sebelumnya ada penentangan keras dari Irlandia mengenai perbatasan. Hasil ini kemudian secara resmi dikirimkan ke Parlemen Inggris yang akan dipertimbangkan dalam sesi khusus pada Sabtu besok (19/10).

Kelegaan Johnson tampaknya hanya bertahan sebentar. Karena dari aromanya, Johnson akan kesulitan untuk mendapatkan persejutuan dari parlemen. Diketahui semua partai oposisi utama dan bahkan sekutu utama Johnson, Partai Unionist Demokrat mengutuk kesepakatan Johnson.

"Tampaknya perdana menteri telah merundingkan kesepakatan yang bahkan lebih buruk daripada Theresa May, yang sangat ditolak,"  ujar pemimpin Partai Buruh, Jeremy Corbyn.

Parlemen oposisi yang menentang kesepakatan itu mengaku akan berusaha untuk menunda Brexit, hingga ada pemilihan atau referendum maupun negosiasi baru. Bulan lalu, parlemen mengeluarkan undang-undang untuk memaksa pemerintah mencari perpanjangan batas waktu Brexit jika Parlemen tidak menyetujui kesepakatan besok.

Merespons hal ini, Juncker justru mengesampingkan penundaan tersebut. Mengatakan pilihannya adalah dengan kesepakatan yang ada, tidak ada kesepakatan, atau mencabut Brexit.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya