Berita

Boris Johnson kembali harus menghadapi parlemen Inggris soal Brexit/Net

Dunia

Brexit Belum Berakhir, Ujian Berat Boris Johnson Ada Di Parlemen

JUMAT, 18 OKTOBER 2019 | 13:52 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Senyum semringah penuh kemenangan terukir di wajah Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, ketika Brexit resmi mencapai kesepakatan. Sayang, senyum itu tidak bertahan lama karena Johnson kini harus menghadapi ujian berat dari parlemennya sendiri.

Setelah pembiaraan intensif seminggu menuju detik-detik tenggat waktu Brexit 31 Oktober, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker memecahkan keingintahuan publik dengan cuitannya pada Kamis pagi (17/10).

“Kami punya satu! Ini adalah perjanjian yang adil dan seimbang untuk Uni Eropa dan Inggris dan ini merupakan bukti komitmen kami," tulis Juncker seperti yang dikutip Associated Press.


Dengan suara bulat, para pemimpin Eropa menyetujui proposal yang diajukan Johnson dalam Konferensi Tingkat Tinggi, meski sebelumnya ada penentangan keras dari Irlandia mengenai perbatasan. Hasil ini kemudian secara resmi dikirimkan ke Parlemen Inggris yang akan dipertimbangkan dalam sesi khusus pada Sabtu besok (19/10).

Kelegaan Johnson tampaknya hanya bertahan sebentar. Karena dari aromanya, Johnson akan kesulitan untuk mendapatkan persejutuan dari parlemen. Diketahui semua partai oposisi utama dan bahkan sekutu utama Johnson, Partai Unionist Demokrat mengutuk kesepakatan Johnson.

"Tampaknya perdana menteri telah merundingkan kesepakatan yang bahkan lebih buruk daripada Theresa May, yang sangat ditolak,"  ujar pemimpin Partai Buruh, Jeremy Corbyn.

Parlemen oposisi yang menentang kesepakatan itu mengaku akan berusaha untuk menunda Brexit, hingga ada pemilihan atau referendum maupun negosiasi baru. Bulan lalu, parlemen mengeluarkan undang-undang untuk memaksa pemerintah mencari perpanjangan batas waktu Brexit jika Parlemen tidak menyetujui kesepakatan besok.

Merespons hal ini, Juncker justru mengesampingkan penundaan tersebut. Mengatakan pilihannya adalah dengan kesepakatan yang ada, tidak ada kesepakatan, atau mencabut Brexit.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya