Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Lima Tahun Fokus Bangun Infrastruktur, Jokowi Percaya Diri Sambut Periode Kedua

JUMAT, 18 OKTOBER 2019 | 12:11 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah selama lima tahun ini fokus dan memberikan perhatian besar kepada pembangunan infrastruktur.

Demikian disampaikan oleh Kepala Negara Presiden Joko Widodo yang dibaginya melalui akun Twitter resminya, Jumat (18/10).

Jokowi menyatakan giat membangun infrastruktur, maka akan membawa bangsa ini bisa menang dalam berkompetisi dan menang dalam bersaing dengan negara-negara lain.


"Kita ingin rakyat Indonesia merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan dan merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia," ungkap politisi PDIP ini.

Selain itu, Jokowi menambahkan, tidak hanya infrastruktur namun juga dengan jaringan listrik yang menjangkau seluruh nusantara, pelabuhan dan bandara dapat menghubungkan pulau-pulau.

"Bendungan dan irigasi yang mengairi sawah-sawah, jalan dan jembatan sebagai jalur angkutan dan logistik, Indonesia bisa menjadi bangsa yang maju. Tak ada jalan lain," jelas Jokowi.

"Dengan itulah, kita percaya diri untuk melangkah menyambut lima tahun berikutnya," pungkas Presiden.

Pencapaian infrastruktur selama lima tahun yang dibangun Jokowi dalam periode pertamanya diantaranya pembangunan 980 km jalan tol, 3.793 km jalan nasional, dan 2.778 km jalan perbatasan.

Kemudian, ada 330 unit jembatan gantung, 7 pos lintas batas negara, 18 trayek tol laut, 15 bandara baru, MRT dan LRT, 79 infrastruktur olahraga, dan 65 bendungan.

Segenap infrastruktur itu tersebar di seluruh daerah di Indonesia, bersambung ke kawasan-kawasan produksi rakyat, industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus dan pariwisata, juga terhubung ke kawasan persawahan, perkebunan, dan tambak-tambak perikanan.

"Dengan itulah, kita percaya diri untuk melangkah ke depan menyambut lima tahun berikutnya dengan tetap melanjutkan pembangunan yang telah berjalan, seraya membangun sumber daya manusia sebagai fokus," demikian Jokowi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya