Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Harus Pilih Menteri Bidang Ekonomi Yang Bebas Dari Kepentingan Partai

JUMAT, 18 OKTOBER 2019 | 05:45 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Wajah kabinet Jokowi di bidang ekonomi mendapatkan sorotan publik. Sebabnya, ada banyak target ekonomi yang sejak awal didengungkan tak kunjung terealisasi.

Belum lagi soal penambahaan jumlah utang yang begitu dahsyat di era Sri Mulyani, kebijkan impor menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito yang meruoakan kader Partai Nasdem, dan berbagai kebijakan ekonomi kontroversial lainnya.
Pengamat politik Universitas Paramadina, Khoirul Umam menjelaskan, Jokowi harus memilih anggota kabinet di sektor ekonomi yang mampu menghadapi ancaman turbulensi ekonomi global. Tujuannya, untuk memastikan bahwa kondisi pembangunan ekonomi Indonesia berjalan dengan baik.

"Kabinet sektor ekonomi harus menjadi pihak yang otonom, berintegritas dan visioner dalam menghadapi ancaman turbulensi ekonomi global, yang diprediksi banyak lembaga think tank internasional akan berdampak pada ekonomi Indonesia pada 2021-2022," kata Khoirul Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/10).

"Kabinet sektor ekonomi harus menjadi pihak yang otonom, berintegritas dan visioner dalam menghadapi ancaman turbulensi ekonomi global, yang diprediksi banyak lembaga think tank internasional akan berdampak pada ekonomi Indonesia pada 2021-2022," kata Khoirul Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/10).

Lebih lanjut Umam menegaskan bahwa diperiode kedua nanti, Jokowi harus terbebas dari kepentingan politik partai  dalam menentukan menteri di bidang ekonomi.

Kata Umam, hal itu penting untuk menghindari tindakan menteri yang hanya bekerja sebagai mesin partai dan mengeruk keuntungan sepihak.
"Jokowi harus memastikan menterinya di bidang ekonomi bebas dari moral hazard & berorientasi pada penguatan ekonomi nasional (mikro & makro; konvensional & digital), bukan sebagai mesin partai uuntuk mengeruk keuntungan sepihak demi pendulangan elektoral di pemilu mendatang," tandas Managing Director Paramadina Public Policy Institute.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya