Jokowi Harus Pilih Menteri Bidang Ekonomi Yang Bebas Dari Kepentingan Partai

Wajah kabinet Jokowi di bidang ekonomi mendapatkan sorotan publik. Sebabnya, ada banyak target ekonomi yang sejak awal didengungkan tak kunjung terealisasi.

Belum lagi soal penambahaan jumlah utang yang begitu dahsyat di era Sri Mulyani, kebijkan impor menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito yang meruoakan kader Partai Nasdem, dan berbagai kebijakan ekonomi kontroversial lainnya.
Pengamat politik Universitas Paramadina, Khoirul Umam menjelaskan, Jokowi harus memilih anggota kabinet di sektor ekonomi yang mampu menghadapi ancaman turbulensi ekonomi global. Tujuannya, untuk memastikan bahwa kondisi pembangunan ekonomi Indonesia berjalan dengan baik.

"Kabinet sektor ekonomi harus menjadi pihak yang otonom, berintegritas dan visioner dalam menghadapi ancaman turbulensi ekonomi global, yang diprediksi banyak lembaga think tank internasional akan berdampak pada ekonomi Indonesia pada 2021-2022," kata Khoirul Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/10).

"Kabinet sektor ekonomi harus menjadi pihak yang otonom, berintegritas dan visioner dalam menghadapi ancaman turbulensi ekonomi global, yang diprediksi banyak lembaga think tank internasional akan berdampak pada ekonomi Indonesia pada 2021-2022," kata Khoirul Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/10).

Lebih lanjut Umam menegaskan bahwa diperiode kedua nanti, Jokowi harus terbebas dari kepentingan politik partai  dalam menentukan menteri di bidang ekonomi.

Kata Umam, hal itu penting untuk menghindari tindakan menteri yang hanya bekerja sebagai mesin partai dan mengeruk keuntungan sepihak.
"Jokowi harus memastikan menterinya di bidang ekonomi bebas dari moral hazard & berorientasi pada penguatan ekonomi nasional (mikro & makro; konvensional & digital), bukan sebagai mesin partai uuntuk mengeruk keuntungan sepihak demi pendulangan elektoral di pemilu mendatang," tandas Managing Director Paramadina Public Policy Institute.