Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Jokowi Gagal Bangun Ekonomi, Begini 7 Wejangan PKS

JUMAT, 18 OKTOBER 2019 | 04:38 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Jelang pelantikan Jokowi dilantik sebagai presiden di periode keduanya, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera minta penerapan janji Revolusi Mental dan pekerjaan besar yang tidak tercapai harus di tuntaskan di tuntaskan di periode ke II Presiden Jokowi.

Salah satu janji utama Jokowi, adalah akan merealisasikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 7 persen, selama 5 tahun kepemimpinan Jokowi target tersebut gagal.

Mardani kemudian memberikan beberapa pointer wejangan konstruktif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen. Dia mengusulkan Jokowi serius mereformasi struktural pada 3 bidang utama.


Pertama, penataan dan pembenahan insitusi perpajakan hingga rasio pajak kita menyentuh angka 14 persen. Kedua, konsolidasi regulasi pusat hingga daerah dan diikuti dengAn penegakan hukum yang tegas.

"Ketiga, insentif untuk riset dan pengembangan produk. Semua hal ini perlu didukung dengan peningkatan kekuatan tata laksana institusi kita," urai Mardani.

Selain tiga hal itu, Mardani meminta pemerintahan Jokowi memperhatikan kondisi perekonomian global yang saat ini mengalami ketidakpastian karena perang dagang antara dua raksasa US vs Tiongkok

“Kondisi global yang tidak pasti menjadi tantangan lainnya. Ketidakpastian ekonomi global ditambah perang dagang Cina-Eropa menurunkan peluang memanfaatkan pertumbuhan ekonomi dunia,” kata Mardani.

Selain itu, trend deindustrialisasi yang terus berjalan menjauhkan Indonesia dari higher middle income country.

“Banyaknya regulasi menjauhkan kita untuk mencapai ease of doing bussiness dan ini membuat Indonesia kian tertinggal dari negara Asean lainnya, ini harus jadi perhatian penting pemerintahan Jokowin periode ke II,” ujarnya

Terakhir, kurangnya konsolidasi modal dalam negeri dan tingkat kedalaman inklusi keuangan kita yang rendah, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintaha Jokowi.

“Dengan bank ability yang masih blm mengcover seluruh penduduk, membuat Indonesia masih bergantung pada investasi dan aliran modal dari luar,” tandas Mardani.

Wakil ketua Komisi II DPR itu berharap semua cacatan kritis konstruktif itu menjadi masukan untuk Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf kedepannya.

“Semoga semua catatan tersebut dapat diperbaiki. Mari kita doakan bersama agar proses pelantikan dapat berjalan dgn lancar dan keduanya mampu membawa negeri ini jauh lebih baik ke depan,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya