Berita

Ngasiman Djoyonegoro/Net

Pertahanan

Pengamat: Pelantikan Jokowi Disaksikan Tamu Negara, Diskresi Polisi Soal Demo Sudah Tepat

JUMAT, 18 OKTOBER 2019 | 03:37 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Jelang pelantikan Joko Widodo- Ma'ruf Amin mengeluarkan diskresi tidak menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) demonstrasi. Diskresi polisi diatur dalam Pasal 18 ayat 1 UU 2/2002 tentang Kepolisian.  
Diskresi memiliki arti suatu kewenangan menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbanhan dan keyakinan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal menuturkan, diskresi kepolisian ini diambil guna mengantisipasi mobilisasi massa yang berujung kepada tindakan anarkisme.


Pertimbanganya jelas, berkaca pada aksi-aksi damai yang terjadi belakangan ini selalu berujung kepada kericuhan.

Pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menyambut baik keputusan polisi menggunakan kewenangan khususnya jelang pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Ngasiman menyebutkan, diskresi tersebut sangat tepat karena saat pelantikan ada puluhan tamu negara yang hadir di acara.

Menurutnya, khidmatnya proses pelantikan di mata dunia internasional untuk membuktikan bahwa Indonesia stabil dan akan mendukung kepercayaan dunia.
"Memang harusnya diskresi polisi soal larangan demo, ketika kondisi keamanan stabil bisa mndukung kepercayaan dunia untuk kelancaran pembangunan, dan investasi," demikian kata Simon -sapaan akrabnya- saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/10).

Lebih lanjut, Simon menambahkan, belajar dari demo-demo sebelumnya yang berujung anarkis, sangat mungkin ada penyusup apabila demo diperbolehkan saat pelantikan Jokowi-Ma'ruf.  

"Kalau ada demonstrasi sangat mungkin ada penyuyup yang membuat kerusuhan. Dengan masa yang begitu membludak dikawatirkan ada penyusup yang melakukan penusukan seperti pak Wiranto dan bentuk teror lainnya," urainya.

Simon meminta Panglima TNI dan Kapolri mengerahkan seluruh aparatnya. Tujuannya untuk memastikan bahwa proses pelantikan Jokowi berjalan dengan aman dan baik.  

"Panglima (Marsekal hadi Tjhajanto) dan Kapolri (Jenderal Tito) harus mengerahkan aparat keamnang untuk memastikan proses pelantikan berjalan dengan baik," pungkasnya.  

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Pilkada 2024 jadi Ujian dalam Menjaga Demokrasi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 23:52

Saling Mengisi, PKB-Golkar Potensi Berkoalisi di Pilkada Jakarta dan Banten

Sabtu, 04 Mei 2024 | 23:26

Ilmuwan China Di Balik Covid-19 Diusir dari Laboratoriumnya

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:54

Jepang Sampaikan Kekecewaan Setelah Joe Biden Sebut Negara Asia Xenophobia

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:43

Lelang Sapi, Muzani: Seluruh Dananya Disumbangkan ke Palestina

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:35

PDIP Belum Bersikap, Bikin Parpol Pendukung Prabowo-Gibran Gusar?

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:16

Demonstran Pro Palestina Capai Kesepakatan dengan Pihak Kampus Usai Ribuan Mahasiswa Ditangkap

Sabtu, 04 Mei 2024 | 21:36

PDIP Berpotensi Koalisi dengan PSI Majukan Ahok-Kaesang di Pilgub Jakarta

Sabtu, 04 Mei 2024 | 21:20

Prabowo Akan Bentuk Badan Baru Tangani Makan Siang Gratis

Sabtu, 04 Mei 2024 | 20:50

Ribuan Ikan Mati Gara-gara Gelombang Panas Vietnam

Sabtu, 04 Mei 2024 | 20:29

Selengkapnya