Berita

Iluni UI/Net

Politik

Usulan Menteri Iluni UI Justru Menghina Nama Besar Alumni

KAMIS, 17 OKTOBER 2019 | 20:20 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Surat rekomendasi nama-nama menteri usulan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) menuai kecaman dari sesama alumni jaket kuning.

Dalam surat yang beredar di media sosial, Iluni UI mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo para 30 September lalu. Dalam surat tersebut Iluni UI mengusulkan 14 nama menteri yang berasal dari alumni UI.

Di antaranya mengusulkan nama Sri Mulyani untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan lagi. Selain itu, ada juga usulan nama baru seperti Dito Ariotedjo sebagai Menpora.


Alumni FTUI angkatan ’99, Matnoer menilai surat usulan tersebut justru menghinakan nama besar alumni UI. Sebab ada prinsip yang harus dipegang para alumni, yaitu veritas atau kejujuran, probitas atau kebenaran, dan justitia atau keadilan.

“Bukan berdasarkan kekuasaan, nepotisme dan cinta jabatan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (17/10).

Surat rekomendasi yang beredar itu, menurutnya, telah melanggar prinsip Iluni UI yang seharusnya tidak impartial. Sebab, alumni UI seharusnya menggunakan politik negara sebagai yang utama. Bukan, melihat politik dari lulusan mana, tapi harus dilihat dari kompetensi dan integritas.

“Iluni UI harusnya berdiri atas tiga prinsip tersebut yang menjadi partner intelektual yang seimbang. Bukan jadi timses calon-calon tertentu. Nama-nama tersebut juga tidak melalui mekanisme penjaringan yang memadai,” tegasnya.

“Iluni UI harus mengusulkan orang-orang sesuai dengan kompetensinya, meski mereka tidak pernah berkuliah di UI atau kampus lainnya,” tutup Matnoer.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya