Berita

Iluni UI/Net

Politik

Usulan Menteri Iluni UI Justru Menghina Nama Besar Alumni

KAMIS, 17 OKTOBER 2019 | 20:20 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Surat rekomendasi nama-nama menteri usulan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) menuai kecaman dari sesama alumni jaket kuning.

Dalam surat yang beredar di media sosial, Iluni UI mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo para 30 September lalu. Dalam surat tersebut Iluni UI mengusulkan 14 nama menteri yang berasal dari alumni UI.

Di antaranya mengusulkan nama Sri Mulyani untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan lagi. Selain itu, ada juga usulan nama baru seperti Dito Ariotedjo sebagai Menpora.


Alumni FTUI angkatan ’99, Matnoer menilai surat usulan tersebut justru menghinakan nama besar alumni UI. Sebab ada prinsip yang harus dipegang para alumni, yaitu veritas atau kejujuran, probitas atau kebenaran, dan justitia atau keadilan.

“Bukan berdasarkan kekuasaan, nepotisme dan cinta jabatan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (17/10).

Surat rekomendasi yang beredar itu, menurutnya, telah melanggar prinsip Iluni UI yang seharusnya tidak impartial. Sebab, alumni UI seharusnya menggunakan politik negara sebagai yang utama. Bukan, melihat politik dari lulusan mana, tapi harus dilihat dari kompetensi dan integritas.

“Iluni UI harusnya berdiri atas tiga prinsip tersebut yang menjadi partner intelektual yang seimbang. Bukan jadi timses calon-calon tertentu. Nama-nama tersebut juga tidak melalui mekanisme penjaringan yang memadai,” tegasnya.

“Iluni UI harus mengusulkan orang-orang sesuai dengan kompetensinya, meski mereka tidak pernah berkuliah di UI atau kampus lainnya,” tutup Matnoer.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya