Berita

Kapal perang/Net

Dunia

Jaga-Jaga Konflik Laut China Selatan, Menlu Malaysia Ingin Angkatan Laut Diperkuat

KAMIS, 17 OKTOBER 2019 | 19:23 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Laut China Selatan kembali memanas. Merespons hal ini, Malaysia menyadari akan perlunya meningkatkan kemampuan pertahanan, terutama Angkatan Laut (AL) untuk menghadapi kemungkinan konflik.

Demikian yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah pada Kamis (17/10), seperti yang dilansir dari The Globe and Mail

Sejak beberapa pekan terakhir, terutama sejak bulan lalu ketika kapal perusak AL Amerika Serikat mulai berlayar di dekat pulau-pulau yang diklaim China, situasi di kawasan kembali memanas.


China menyalahkan AS karena telah meningkatkan ketegangan dengan mengirim kapal perang dan pesawat militer di sana.

Menanggapi hal ini, Saifuddin mengatakan Malaysia bisa saja mengeluarkan nota protes pada AS. Namun dengan kekuatan Angkatan Laut dan maritim yang dimiliki saat ini, Malaysia berada di posisi yang kurang menguntungkan, terutama jika terjadi konflik.

"Kapal Angkatan Laut Kerajaan Malaysia lebih kecil dari kapal penjaga pantai dari China. Kami tidak ingin (konflik) terjadi, tetapi aset kami perlu ditingkatkan, sehingga kami dapat mengelola perairan kami dengan lebih baik jika ada konflik antara kekuatan utama di Laut Cina Selatan," ujar Saifuddin kepada parlemen.

Seakan sepakat dengan menlunya, Perdana Menteri Mahathir Mohammad juga mengatakan Malaysia terlalu kecil untuk berdiri di atas kekuatan Asia, termasuk ketika kapal-kapal China mensurvei teritorial Malaysia untuk minyak dan gas tanpa izin.

Meski demikian, Saifuddin mengatakan Malaysia akan terus mendorong non-militerisasi Laut China Selatan dan menyerukan pendekatan baru dengan ASEAN.

"Laut China Selatan seharusnya tidak menjadi titik konflik di antara negara-nagara. Kami konsisten pada hal itu di forum internasional seperti ASEAN, di mana kami mengangkat konsep pengendalian diri dan non-militerisasi di Laut China Selatan," katanya. 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya