Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Ekonomi Nasional Terancam, Rizal Ramli: Jangan Cuma Hati-hati, Responnya Apa?

KAMIS, 17 OKTOBER 2019 | 19:17 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Kalau tidak ditangani serius ekonomi Indonesia akan semakin terjepit. Dana Moneter Internasional (IMF) kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2019 dari 3,3 persen menjadi hanya 3 persen.

Ekonom senior DR. Rizal Ramli mengatakan, dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan berpotensi berdampak buruk bagi Indonesia, pemerintah tidak cukup hanya bilang "waspada", tetapi harus mengambil kebijakan yang konkret.

"Kok komentar hati-hati, apa policy response-nya? Itu yang penting," ujar RR sapaan akrab Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu, Kamis (17/10).


Di tengah ekonomi yang tidak menentu saat ini, RR menyarankan agar pemerintah memperbaiki seluruh komponen ekonomi makro, termasuk terkait kepemimpinan di sektor ekonomi.

Dia juga menyampaikan, seharusnya pemerintah tidak mempertahankan cara lama, karena hasilnya juga akan sama. Artinya, tidak akan ada peningkatan pada pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo kalau masih menggunakan cara-cara lama.

"Masalah ekonomi akan semakin sulit, terutama ekonomi rakyat dan lapangan kerja. Selain soal integritas, kompetensi dan leadership. Harus ada keberpihakan pada rakyat dan kepentingan nasional. Baru ada harapan perbaikan dan kemakmuran," tutur RR.

"Untuk siapa pengambil kebijakan bekerja? Itu yang penting. Untuk kepentingan asing dan oligarki, atau untuk rakyat dan bangsa? Itu yang penting," tutupnya menambahkan.

Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang dikeluarkan oleh IMF menjadi peringatan bagi ekonomi dalam negeri. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapinya dengan terkesan santai.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya