Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Ingin Ada Perubahan? Buang Semua Menteri Sektor Ekonomi

KAMIS, 17 OKTOBER 2019 | 15:29 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Sektor yang paling utama diperbaiki Presiden Joko Widodo di pemerintahan keduanya adalah soal ekonomi. Pemerintah baru Jokowi bersama Maruf Amin harus punya pendekatan baru.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, kalau Jokowi mempertahankan wajah lama di kementerian bidang ekonomi, maka pendekatannya juga yang lama, dan hasilnya kemungkinan persis sama. Yaitu, pertumbuhan ekonomi stagnan dan cenderung merosot.

Maka solusi satu-satunya adalah, merombak total pembantu Presiden di bidang ekonomi.


"Harus total dibuang, karena mereka enggak kerja untuk rakyat, tapi untuk elit politik dan pengusaha," ujar Uchok Sky kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/10).

Lima tahun pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi mentok di angka 5 persen, dan utang terus membengkak.

"Pertumbuhan ekonomi tidak pernah mencapai target. Dan utang, dulu utang sebagai pelengkap, sekarang jadi menu utama," sindir Uchok Sky.

Menko Perekonomian Darmin Nasution dan  Menteri Keuangan Sri Mulyani serta menteri bidang ekonomi harus diganti. Penggantinya, akademisi dan ekonomi yang betul-betul bisa menggerakkan ekonomi rakyat tanpa utang dan jual aset.

"Kalau pingin maju, cari menteri yang mau dan bisa membangun ekonomi dan mensejahterkan rakyat, jangan yang doyan utang," demikian Uchok.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya