Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Ingin Ada Perubahan? Buang Semua Menteri Sektor Ekonomi

KAMIS, 17 OKTOBER 2019 | 15:29 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Sektor yang paling utama diperbaiki Presiden Joko Widodo di pemerintahan keduanya adalah soal ekonomi. Pemerintah baru Jokowi bersama Maruf Amin harus punya pendekatan baru.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, kalau Jokowi mempertahankan wajah lama di kementerian bidang ekonomi, maka pendekatannya juga yang lama, dan hasilnya kemungkinan persis sama. Yaitu, pertumbuhan ekonomi stagnan dan cenderung merosot.

Maka solusi satu-satunya adalah, merombak total pembantu Presiden di bidang ekonomi.


"Harus total dibuang, karena mereka enggak kerja untuk rakyat, tapi untuk elit politik dan pengusaha," ujar Uchok Sky kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/10).

Lima tahun pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi mentok di angka 5 persen, dan utang terus membengkak.

"Pertumbuhan ekonomi tidak pernah mencapai target. Dan utang, dulu utang sebagai pelengkap, sekarang jadi menu utama," sindir Uchok Sky.

Menko Perekonomian Darmin Nasution dan  Menteri Keuangan Sri Mulyani serta menteri bidang ekonomi harus diganti. Penggantinya, akademisi dan ekonomi yang betul-betul bisa menggerakkan ekonomi rakyat tanpa utang dan jual aset.

"Kalau pingin maju, cari menteri yang mau dan bisa membangun ekonomi dan mensejahterkan rakyat, jangan yang doyan utang," demikian Uchok.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya