Berita

Sandiaga Uno/RMOL

Politik

Sandiaga Uno: Gerindra Siap Jadi Eksekutor Pemerintahan Jokowi

KAMIS, 17 OKTOBER 2019 | 14:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno kembali gabung ke Partai Gerindra jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.

Hadirnya Sandi di Gerindra diisukan akan dipersiapkan menjadi salah satu menteri di Kabinet Kerja jilid II.

Menyikapi kabar tersebut, Sandi langsung membantah. Pasalnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak ada pembicaraan terkait dirinya masuk ke jajaran menteri Jokowi.


"Kalian ngeliatnya gitu ya? Enggak ada. Saya justru enggak ada pembicaraan yang mendetail seperti itu. Kepada Pak Prabowo saya sampaikan bahwa keputusan apapun yang bapak akan ambil saya akan mendukung," ungkap Sandi di Pendopo Sandiaga, Jalan Pulombangkeng, Senopati, Jakarta Selatan, Kamis (17/9).

Sandi menyampaikan keputusan Prabowo mengenai Gerindra yakni politik yang didorong berdasarkan politik gagasan dan hal itu telah disampaikan kepada Presiden Jokowi.

Jika nanti Presiden Jokowi akan mengajak Gerindra masuk ke dalam pemerintahan, Sandi mengatakan Gerindra akan siap menjadi eksekutor.

"Seandainya akan dipakai Gerindra siap menjadi bagian dari eksekutor program dan konsep tersebut namun seandainya belum diperlukan Gerindra akan loyal untuk menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI, jadi sebetulnnya keputusannya sudah dibuat gitu, dan buat saya itu saya lega bahwa ini adalah keputusan yang sangat jelas bahwa kita membela keutuhan NKRI. Dan tentunya karena saya ada di dalam ekosistem partai politik Gerindra saya akan ikut arahan daripada Pak Prabowo yang sudah disampaikan kemarin," tuturnya.

Berkaitan dengan bergabungnya atau tidak Sandi menjelaskan, posisi Gerindra jika diperlukan bersedia menjadi bagian dari eksekutor, mengeksekusi konsepsi tersebut. Jika belum diperlukan, tetap akan loyal terhadap NKRI menjaga keutuhan menjaga persatuan.

"Jadi kan selama ini dikhawatirkannya kalau Gerindra enggak diajak Gerindra nanti akan menjadi suatu oposisi melawan dan akan menghambat pembangunan ke depan kemarin Pak Prabowo sudah mengatakan di situ yang membuat lega semua dan memberikan ruang buat Presiden Pak Jokowi untuk membentuk kabinetnya the best man at the right place," ucapnya.

"Jadi enggak usah terbebani, wah menjaga kesatuan dan kesatuan karena di dalam atau di luar Gerindra akan tetap menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa membangun Indonesia very simple to me sih, kecuali kalau melihatnya dari angle politik dicoba diolah-olah dicoba diotak-atik segala macem tapi itu jelas dan lega akhirnya kan keputusannya itu keputusan presiden sendiri nanti," pungkas Sandi menambahkan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya