Berita

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto/Net

Politik

Bukan Menhan Dan Menko Polhukam, Ini Posisi Yang Cocok Untuk Prabowo Subianto

KAMIS, 17 OKTOBER 2019 | 09:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sikap politik yang diambil Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menunjukkan partai berlogo kepala burung Garuda itu akan jadi oposisi atau bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.

Dosen Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun mengatakan, jika Gerindra memutuskan bergabung dengan koalisi pemerintah, Prabowo dinilai tidak akan mau menduduki kursi menteri. Termasuk kursi Menteri Petahanan seperti yang dihembus-hembuskan.

"Secara pribadi Prabowo tampaknya juga tidak terlalu berminat untuk menjadi menteri," ucap Ubedillah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/10).


Namun, jika tetap didesak menjadi menteri di kabinet, Prabowo bisa menduduki kursi yang saat ini duduki oleh Wiranto yakni Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Peluangnya tetap ada, kalau dia di kementerian, paling peluangnya ada di Menko Polhukam meskipun itu peluangnya sedikit," jelasnya.

Lalu di posisi apa yang pas atau cocok untuk Prabowo, Ubedillah menilai Prabowo berpeluang besar akan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), untuk mengawal gagasannya mencapai kemajuan bidang pangan, pertanian, energi dan ekonomi.

"Di Ketua Pertimbangan Presiden, jadi Ketua Wantimpres, itu nampaknya lebih cocok untuk Prabowo," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya