Tak Memuaskan Dan Akrab Dengan Korupsi, Kementerian BUMN Harus Dibenahi

Hanya tinggal menghitung hari saja, Joko Widodo beserta Maruf Amin akan dilantik di gedung DPR/MPR RI sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Namun beragam harapan publik disematkan kepada keduanya. Salah satunya soal perombakan susunan kabinet. Publik mengharapkan para menteri pembantu Jokowi harus berkompeten dan betul-betul ahli di bidangnya, bukan asal bagi-bagi kue.

Demikian yang disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Ade Reza Hariyadi. Dalam format kabinet lama, ia menyoroti dua pos kementerian yang dinilai layak perlu diganti, yakni Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

"Saya kira sektor ini harus dievaluasi ya," ungkap Ade saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/10).

Bagi Ade, Menkeu Sri Mulyani dan Menteri BUMN, Rini Soemarno sudah selayaknya tak kembali dipakai Jokowi di periode kedua juka merujuk pada kerja periode 2014-2019.

"Kinerja sektor tersebut tidak menunjukan prestasi yang gemilang sesuai yang ditarget. BUMN termasuk sektor yang perlu dibenahi, terutama aspek tata kelola dan pencegahan korupsi," tegas Ade.

Di sisi lain, beberapa menteri yang dinilai masih layak perlu dipertahankan. Jokowi, jelasnya, tak perlu merombak total pemerintahan lantaran hal itu akan memutus program kementerian sebelumnya.