Berita

Profesor Salim Said tegaskan masyarakat juga berhak tahu soal kondisi Wiranto/Net

Politik

Salim Said: Masyarakat Harus Tahu Kondisi Wiranto Yang Sebenarnya

RABU, 16 OKTOBER 2019 | 12:43 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Hingga satu pekan insiden penikaman terhadap Menkopolhukam Wiranto, belum ada satu pun konfirmasi resmi dari pemerintah, dalam hal ini tim dokter RSPAD, soal kondisi sang Menteri. Kondisi inilah yang kemudian dinilai memicu munculnya hoax di masyakarat.

Spekulasi soal kondisi Wiranto memang sudah bermunculan. Namun semuanya dipastikan tidak valid. Karena tidak berasal dari sumber resmi.

Oleh karena itu, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia, Profesor Salim Said meminta kepada pihak berwenang untuk segera menginformasikan kondisi Wiranto saat ini.


"Kalau pemerintah, khususnya dokter, tahu kondisi di masyarakat saat ini, harusnya bisa mencegah menyebarnya berita-berita bohong. Masyarakat harus tahu bahwa Pak Wiranto memang ditikam," papar Salim Said saat saat mengisi acara Indonesia Lawyers Club, Selasa malam (15/10).

Salim memang mengakui kalau dokter dilarang memberitahukan kondisi pasien. Tapi, jika kabar soal Wiranto dibiarkan berlarut, justru akan semakin memicu munculnya banyak berita bohong.

"Caranya bagaimana? kita nggak tahu, dibocorin kek. Tapi yang penting masyarakat tahu bahwa Wiranto memang benar-benar ditikam," lanjutnya.

Lebih lanjut, menurut Salim, jika hal ini dibiarkan berlarut, maka kepercayaan masyarakat kepada aparat dan pemerintah akan makin menurun. Karena mereka dibiarkan terombang-ambing

Alhasil, butuh upaya keras dari pemerintah untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat. Terutama dari mereka yang merasa tidak pernah didekati Pemerintah.

"Baik mereka yang di DPR maupun Eksekutif, bekerja dengan keraslah agar Anda bisa dipercaya oleh masyarakat. Ini juga untuk menghilangkan persepsi bahwa negara tidak bersahabat dengan Islam," tandasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya